Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah kabar bahwa kas negara hanya tersisa Rp120 triliun. Ia menegaskan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN masih aman dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian.
Klarifikasi itu muncul di tengah ramai isu soal likuiditas pemerintah yang disebut menipis. Purbaya menilai narasi tersebut bisa memunculkan salah paham dan membuat publik menangkap kondisi fiskal negara secara keliru.
Bantahan atas isu kas negara menipis
Purbaya menolak anggapan bahwa pemerintah sedang kekurangan dana. Ia menegaskan uang negara masih tersedia dalam jumlah yang memadai untuk menjalankan kebutuhan fiskal.
“Yang bilang uang pemerintah tinggal Rp120 triliun itu tidak benar. Uang kita masih banyak,” kata Purbaya Yudhi Sadewa.
Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa posisi kas negara tidak berada dalam keadaan genting. Pemerintah, menurut Purbaya, tetap mengelola arus dana agar APBN berjalan sesuai prinsip kehati-hatian.
Isu soal sisa kas negara yang kecil dinilai berpotensi memicu persepsi negatif. Dalam situasi seperti itu, penjelasan resmi menjadi penting agar publik tidak terjebak pada kesimpulan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Dana Rp300 triliun tidak hilang
Di tengah perbincangan soal kas negara, Purbaya juga meluruskan kabar mengenai dana Rp300 triliun. Ia menegaskan dana tersebut tidak hilang dan tidak diganggu, melainkan dipindahkan untuk mendorong perekonomian.
“Yang Rp300 triliun itu tidak hilang, tidak diganggu. Hanya dipindahkan untuk mendorong perekonomian,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa.
Pernyataan itu memberi gambaran bahwa penempatan dana negara tidak berhenti pada penyimpanan kas semata. Pemerintah memilih mekanisme yang bisa membuat dana tetap bergerak dan memberi dampak lebih luas ke aktivitas ekonomi.
Penempatan dana itu dilakukan melalui sistem perbankan. Dengan langkah tersebut, bank diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan kredit ke sektor riil.
Bank didorong lebih aktif menyalurkan kredit
Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan ini bukanlah penarikan dana dari sirkulasi ekonomi. Sebaliknya, langkah itu dirancang agar uang negara memberi efek yang lebih luas lewat pembiayaan oleh perbankan.
Ia juga menekankan bahwa mekanisme itu mendorong bank tetap produktif dalam menyalurkan kredit. Jika dana tidak disalurkan, bank tetap harus menanggung kewajiban bunga, sehingga dana tersebut seharusnya benar-benar dipakai untuk mendukung ekonomi.
“Kalau bank tidak menyalurkan, mereka harus bayar bunga. Jadi uang itu tetap bekerja untuk ekonomi,” ucap Purbaya Yudhi Sadewa.
Keterangan itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melihat besaran kas yang tersedia. Pemerintah juga memperhatikan efektivitas perputaran dana agar likuiditas di sistem keuangan tetap terjaga dan memberi dorongan pada sektor usaha.
Menjaga kepercayaan publik dan pasar
Purbaya menilai komunikasi publik soal fiskal harus disampaikan dengan cermat agar tidak menimbulkan kekeliruan. Ia menilai penjelasan yang tidak tepat bisa memunculkan sentimen negatif di pasar dan mengganggu persepsi terhadap stabilitas fiskal.
Dalam konteks itu, pemerintah ingin memastikan target penerimaan dan rencana belanja sepanjang tahun tetap dihitung dengan teliti. Tata kelola kas negara juga disebut terus dijalankan secara aktif agar kebutuhan fiskal dan stabilitas ekonomi tetap seimbang.
Kompas melaporkan bahwa klarifikasi ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kondisi keuangan negara. Karena itu, penegasan dari Menteri Keuangan dinilai penting untuk meredam spekulasi dan menjaga pemahaman yang lebih akurat mengenai posisi APBN.
Purbaya menempatkan isu ini sebagai persoalan komunikasi dan persepsi, bukan tanda bahwa kas negara sedang dalam kondisi kritis. Dengan penjelasan tersebut, pemerintah ingin menunjukkan bahwa dana negara tetap terjaga dan terus dioptimalkan agar memberi manfaat bagi perekonomian.
