Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengajukan pagu anggaran Kementerian Keuangan sebesar Rp 49,8 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Usulan itu langsung menyorot satu hal penting, yakni bagaimana Kemenkeu menjaga fungsi fiskal dan layanan publik di tengah tekanan efisiensi belanja negara.
Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI yang disiarkan secara virtual, Purbaya menegaskan bahwa nilai yang diusulkan setara dengan pagu tahun anggaran 2026 setelah dikurangi efisiensi. Artinya, kementerian diminta tetap bekerja dengan ruang anggaran yang lebih ketat, tetapi masih harus menopang agenda prioritas nasional.
Komposisi Dana dan Sumber Pendanaan
Usulan Rp 49,8 triliun itu tidak berdiri sebagai angka tunggal, melainkan disusun dari beberapa sumber pendanaan. Rinciannya terdiri atas rupiah murni sebesar Rp 39,32 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP Rp 102,15 miliar, serta Bantuan Layanan Umum atau BLU Rp 10,38 triliun.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan Kemenkeu masih bertumpu pada dukungan negara melalui rupiah murni, tetapi tetap melibatkan sumber pendapatan lain yang menopang operasional kementerian. Di sisi lain, struktur dana ini memperlihatkan pentingnya menjaga kesinambungan layanan yang menjadi tanggung jawab Kemenkeu.
Fungsi Pelayanan Umum Masih Paling Besar
Dari sisi fungsi, alokasi terbesar berada pada Fungsi Pelayanan Umum sebesar Rp 45,51 triliun. Setelah itu menyusul Fungsi Pendidikan sebesar Rp 3,99 triliun dan Fungsi Ekonomi sebesar Rp 284,71 miliar.
Pada Fungsi Pelayanan Umum, porsi paling besar masuk ke Program Dukungan Manajemen dengan nilai Rp 43,656 triliun. Sementara itu, Program Pengelolaan Penerimaan Negara mendapat Rp 1,618 triliun, Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko Rp 194,684 miliar, Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi Rp 36,331 miliar, serta Program Pengelolaan Belanja Negara Rp 14,124 miliar.
Dukungan Manajemen Tetap Dominan
Besarnya alokasi untuk dukungan manajemen menegaskan bahwa kebutuhan operasional internal Kemenkeu masih menjadi beban utama. Di saat yang sama, porsi tersebut juga penting untuk memastikan pengelolaan penerimaan negara, perbendaharaan, kekayaan negara, risiko, hingga kebijakan fiskal tetap berjalan.
Untuk Fungsi Ekonomi, anggaran dibagi ke Program Pengelolaan Penerimaan Negara sebesar Rp 2,018 miliar dan Program Dukungan Manajemen Rp 282,692 miliar. Adapun seluruh anggaran Fungsi Pendidikan, yakni Rp 3,996 triliun, diarahkan ke Program Dukungan Manajemen.
Efisiensi Jadi Ukuran Utama
Purbaya menekankan bahwa kementerian dan lembaga perlu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di tengah kebutuhan yang terus meningkat. Ia juga menyebut anggaran itu dibutuhkan untuk mendukung prioritas nasional yang dijalankan pemerintah.
Dalam penjelasannya, Purbaya menyoroti pentingnya anggaran untuk menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, dan mendorong transformasi ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dengan struktur belanja seperti ini, usulan Kemenkeu 2027 sekaligus menjadi ujian apakah efisiensi bisa berjalan tanpa mengganggu tugas inti kementerian.