Pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini bergerak ke fase yang lebih permanen. Setelah hunian sementara mulai terpenuhi, pemerintah mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap sebagai langkah utama rehabilitasi dan rekonstruksi jangka panjang.
Namun percepatan itu tidak hanya bergantung pada ketersediaan lahan dan kesiapan konstruksi. Validasi data penyintas menjadi penentu agar unit yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga terdampak di lapangan.
Ribuan huntap sudah masuk tahap pengerjaan
Berdasarkan data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera hingga pertengahan Juni 2026, total rencana pembangunan huntap di tiga provinsi itu mencapai 39.217 unit. Dari jumlah tersebut, 1.091 unit sedang dibangun dan 406 unit telah selesai.
Aceh menjadi wilayah dengan kebutuhan terbesar, yakni 28.910 unit huntap. Di provinsi ini, 722 unit sedang dikerjakan dan 157 unit sudah rampung.
Di Sumatera Utara, kebutuhan huntap mencapai 7.483 unit. Sebanyak 312 unit tengah dibangun dan 227 unit telah selesai.
Sementara itu, Sumatera Barat membutuhkan 2.824 unit huntap. Pada wilayah ini, 57 unit sudah masuk tahap pembangunan.
Verifikasi data masih berjalan di Pidie Jaya
Di Kabupaten Pidie Jaya, proses verifikasi dan pemutakhiran data calon penerima huntap masih berlangsung. Kepala BPBD Pidie Jaya, Okta Handipa, menjelaskan bahwa sebagian warga masih menyesuaikan pilihan skema hunian, antara huntap in-situ dan komunal.
Karena itu, validasi diperlukan sebelum pembangunan dilaksanakan. Okta menyebut data masyarakat sebenarnya sudah tersedia, tetapi masih ada warga yang ingin berpindah dari skema in-situ ke terpusat atau komunal, maupun sebaliknya.
“Huntap sedang verifikasi kembali data. Data masyarakat sebenarnya sudah ada, tetapi masih ada warga yang ingin berpindah dari skema in-situ ke terpusat (komunal) maupun sebaliknya,” ujarnya.
Setelah proses finalisasi selesai, pemerintah daerah menyiapkan surat keputusan atau SK terbaru sebagai dasar pengajuan pembangunan kepada Satgas PRR. Tahap ini menjadi penting agar daftar penerima dan skema hunian benar-benar cocok dengan kondisi warga.
Proyek percontohan sudah berjalan
Sebagai persiapan, pembangunan huntap percontohan telah dimulai di Kecamatan Meurah Dua, Meureudu, dan Pantee Raja. Model ini menjadi langkah awal sebelum pembangunan dalam skala lebih besar dijalankan.
Di Pidie Jaya, fokus pemerintah daerah kini bergeser dari penyediaan hunian sementara menuju penyelesaian huntap bagi masyarakat terdampak banjir. Seluruh proses tetap dikawal Satgas PRR bersama para pemangku kepentingan agar rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
Pada fase ini, kecepatan pembangunan memang penting, tetapi ketepatan data penerima menjadi kunci agar rumah yang dibangun tidak meleset dari kebutuhan penyintas. Dengan validasi yang terus diperbarui, pemerintah berharap percepatan huntap di Aceh dan dua provinsi lain bisa berjalan lebih mulus.