Prasetyo Hadi menegaskan keterlibatan sejumlah kader Partai Gerindra dalam pengelolaan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG pada program makan bergizi gratis bukanlah hasil instruksi partai. Ia menyebut penilaian utama pemerintah tetap ada pada kepatuhan SPPG terhadap standar operasional, mutu layanan, dan ketentuan yang berlaku.
Penegasan itu muncul di tengah sorotan publik terhadap peran kader Gerindra dalam dapur MBG. Menurut Prasetyo, latar belakang politik pengelola tidak menjadi ukuran utama selama fasilitas tersebut bekerja sesuai prosedur dan memberi layanan yang baik kepada penerima manfaat.
Tidak Ada Arahan Institusional
Prasetyo meluruskan anggapan bahwa partainya memberi arahan resmi kepada kader untuk terlibat dalam pengelolaan SPPG. Ia menegaskan tidak pernah ada instruksi institusional dari Partai Gerindra terkait urusan dapur MBG.
“Termasuk mohon maaf, saya bukan sebagai mensesneg ya, sebagai kader Partai Gerindra, karena ada juga dibawa-bawa nama partai, tetapi yang bisa kami sampaikan mewakili partai tentu tidak ada instruksi institusional,” ujar Prasetyo Hadi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (11/6/2026).
Ia menambahkan, jika ada kader Gerindra yang menjadi pemilik atau pengelola SPPG, keputusan itu lahir dari inisiatif pribadi masing-masing. Karena itu, keterlibatan mereka tidak bisa dibaca sebagai kebijakan resmi partai.
Fokus Pada Mutu Dapur MBG
Di internal partai, Prasetyo menyebut penekanan berulang diberikan kepada kader yang memiliki dapur SPPG. Pesannya jelas, kualitas layanan harus dijaga sesuai standar yang sudah ditetapkan.
Pengelola dapur MBG diminta memastikan makanan tetap bermutu, area kerja bersih, keamanan pangan terjaga, dan operasional mengikuti ketentuan. Menurut Prasetyo, unsur-unsur itu menjadi dasar agar program benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Perlu kami sampaikan di dalam internal partai kami berulang kali menekankan kepada saudara-saudara yang anggota Partai Gerindra yang memiliki dapur-dapur SPPG untuk wajib menjaga kualitas sebagaimana standar yang sudah kita tetapkan,” kata Prasetyo.
Evaluasi Berdasarkan Kinerja
Prasetyo menegaskan pemerintah akan menilai setiap SPPG berdasarkan kinerja dan kepatuhan terhadap SOP, bukan latar belakang politik pengelolanya. Dengan pendekatan itu, semua fasilitas diperlakukan sama selama menjalankan layanan bagi masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa seluruh pengelola SPPG memikul tanggung jawab yang setara agar MBG berjalan efektif, tertib, dan tepat sasaran. Pemerintah berharap semua pihak yang terlibat tetap menjaga kualitas layanan supaya tujuan pemenuhan gizi masyarakat dapat tercapai dengan baik.