Prancis membuka kemungkinan menempuh jalur hukum terhadap Israel setelah warga negaranya ikut menjadi korban dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla. Langkah itu mencuat ketika beredar video yang memperlihatkan aktivis diperlakukan kasar, disiksa, dan dipaksa bersujud dalam kondisi terikat.
Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu menegaskan pemerintahnya tidak bisa diam ketika warga negara Prancis menjadi sasaran tindakan yang diduga melanggar hukum. Ia menyatakan bahwa respons Paris tidak cukup berhenti pada kecaman politik.
Reaksi keras Paris terhadap video yang beredar
Lecornu mengatakan tindakan hukum sedang dipertimbangkan karena ada korban dari warga negara Prancis. Ia menyebut seluruh tindakan yang terekam dalam video itu dapat dilaporkan kepada otoritas hukum di negaranya.
Pernyataan itu menandai sikap yang lebih tegas dari pemerintah Prancis. Paris kini terlihat mengarah pada langkah formal yang bisa berujung pada proses hukum, bukan sekadar tekanan diplomatik.
Video yang beredar memperlihatkan momen interogasi ketika pasukan keamanan Israel memaksa para aktivis bersujud dalam keadaan terikat. Rekaman tersebut memicu gelombang kecaman karena dinilai menunjukkan perlakuan yang merendahkan peserta misi kemanusiaan.
Laporan medis dan tudingan kekerasan
Global Sumud Flotilla atau GSF kemudian merilis laporan medis resmi setelah insiden itu. Dalam laporan tersebut disebutkan sedikitnya 30 kasus patah tulang dialami para aktivis akibat perlakuan kasar aparat.
Keterangan itu memperkuat tudingan bahwa pencegatan kapal tidak hanya berupa penahanan biasa. GSF menilai insiden tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap keselamatan relawan kemanusiaan.
Ketegangan ikut meningkat setelah Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengunggah video yang memicu kritik luas. Dalam rekaman itu, ia melontarkan pernyataan provokatif yang menyudutkan para peserta pelayaran kemanusiaan tersebut.
Pencegatan di laut lepas memicu langkah hukum lintas negara
Misi GSF berangkat dari Barcelona, Spanyol, dengan membawa ratusan ton bantuan logistik dan medis untuk masyarakat di Jalur Gaza. Pelayaran itu kemudian dicegat paksa oleh kapal militer Israel saat berada di perairan internasional.
Insiden tersebut terjadi sekitar 250 mil laut dari garis pantai Gaza. Seluruh aktivis di kapal sempat ditahan secara sepihak sebelum akhirnya dideportasi oleh Israel.
Berdasarkan laporan FranceInfo, langkah hukum tidak hanya akan berlangsung di Prancis. Para korban dari berbagai negara yang tergabung dalam GSF juga menyiapkan gugatan serupa di pengadilan internasional.
Koalisi kemanusiaan itu menilai pencegatan di laut lepas melanggar konvensi hukum laut. Jalur hukum ini dipandang sebagai upaya untuk menantang impunitas yang selama ini dinilai melekat pada militer Israel.
Tekanan diplomatik yang kian meluas
Sikap Prancis membuat kasus ini berubah dari insiden lapangan menjadi perkara hukum dan diplomatik yang lebih besar. Isunya kini menyentuh keselamatan warga negara, perlakuan terhadap aktivis, dan perlindungan atas misi kemanusiaan.
Dengan adanya laporan medis, video yang beredar, dan rencana gugatan lintas negara, tekanan terhadap Israel diperkirakan bertambah. Sejumlah organisasi pembela hak asasi manusia juga disebut berpotensi memberi dukungan terhadap proses hukum yang sedang disiapkan.
