Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerataan infrastruktur kini didorong hingga ke wilayah yang selama ini kerap menghadapi keterbatasan akses.
Prabowo menegaskan bahwa jalan daerah bukan sekadar proyek fisik. Ia menyebut infrastruktur itu sebagai urat nadi perekonomian rakyat karena langsung memengaruhi konektivitas, distribusi barang, dan layanan jasa.
Fokus pemerintah ada pada konektivitas
Dalam peresmian yang dipantau melalui siaran langsung Sekretariat Presiden, Prabowo menyampaikan rasa bangga atas selesainya pembangunan tersebut. Ia juga menilai jalan yang memadai penting untuk memperkuat hubungan antardaerah sekaligus menekan biaya logistik.
Indonesia memiliki kondisi geografis yang luas dan beragam, sehingga ketersediaan jalan yang baik menjadi faktor penting bagi daya saing ekonomi nasional. Menurut Prabowo, biaya angkut akan lebih murah jika pusat produksi dan kawasan permukiman bisa terhubung dengan baik.
Pemerintah, kata Prabowo, ingin memastikan tidak ada daerah yang tertinggal hanya karena akses transportasi yang terbatas. Karena itu, konektivitas jalan ditempatkan sebagai salah satu kunci agar distribusi barang berjalan lebih lancar dan biaya logistik bisa turun untuk seluruh rakyat.
Terhubung dengan ketahanan nasional
Prabowo juga mengaitkan pembangunan jalan daerah dengan strategi ketahanan nasional. Ia menyebutnya terkait erat dengan upaya mewujudkan swasembada pangan dan swasembada energi.
Baginya, keberhasilan dua program tersebut tidak cukup hanya bergantung pada produksi. Jaringan distribusi yang lancar juga harus tersedia agar hasilnya benar-benar sampai ke masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Prabowo mengajak pemerintah daerah menjaga dan memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun. Ia berharap jalan tersebut dapat memberi manfaat maksimal bagi masyarakat di masing-masing wilayah.
Presiden juga memastikan pemerintah akan terus meningkatkan anggaran pembangunan infrastruktur hingga ke daerah dan desa-desa pada tahun-tahun mendatang. Arah kebijakan itu menunjukkan bahwa pemerataan akses masih menjadi salah satu prioritas utama dalam mendorong aktivitas ekonomi di daerah.
