Pemerintah bersiap memangkas ratusan badan usaha milik negara untuk membuat struktur korporasi negara lebih ramping. Dari sekitar 1.000 entitas yang mencakup induk, anak, hingga cucu usaha, jumlah BUMN ditargetkan menyusut menjadi sekitar 250.
Langkah ini tidak hanya menyentuh jumlah perusahaan, tetapi juga menyasar biaya yang selama ini dianggap membengkak. Presiden Prabowo Subianto menilai beban operasional, terutama gaji direksi dan komisaris, ikut menekan efisiensi ketika banyak perusahaan pelat merah belum memberi hasil yang sepadan.
Biaya operasional jadi fokus utama
Prabowo menyebut lebih dari 750 BUMN akan dipangkas melalui penutupan atau penggabungan. Menurutnya, struktur yang terlalu gemuk membuat overhead ikut membesar dan beban pengelolaan perusahaan menjadi berat.
Ia menyoroti kondisi sejumlah BUMN yang tidak menghasilkan laba, tetapi tetap membutuhkan biaya operasional untuk jajaran pimpinan. Dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri yang dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo menegaskan bahwa pengeluaran semacam itu tidak sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik.
| Angka Kunci | Keterangan |
|---|---|
| 1.000 entitas | Jumlah awal BUMN, termasuk induk, anak, dan cucu usaha |
| 750 entitas | Jumlah yang akan dipangkas |
| 250 entitas | Target jumlah akhir BUMN |
Pernyataan itu juga menyinggung beban gaji direksi dan komisaris yang dianggap tidak layak terus ditanggung jika kinerja bisnis tidak optimal. Prabowo menekankan bahwa perusahaan yang merugi semestinya tidak terus menjadi sumber biaya overhead yang besar.
Restrukturisasi akan berjalan bersama Danantara
Pemerintah tidak akan mengerjakan penataan ini sendirian. Bersama Danantara, pemerintah akan menyusun peta jalan transformasi BUMN agar proses pembenahan berlangsung lebih rapi dan terarah.
Prabowo meminta operasional perusahaan pelat merah dibuat rasional, efisien, dan transparan. Ia menegaskan bahwa uang negara harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya dan diarahkan untuk kemakmuran masyarakat.
Penataan ulang itu juga ditujukan untuk memperbaiki iklim bisnis dan investasi. Dengan jumlah entitas yang lebih sedikit, pemerintah berharap pengelolaan korporasi negara menjadi lebih sederhana dan lebih mudah diawasi.
Target rampung tahun ini
Prabowo memberi tenggat yang ketat untuk restrukturisasi BUMN ini. Ia meminta proses penataan rampung dalam tahun ini agar perbaikan kinerja bisa segera dirasakan.
Dalam dua tahun ke depan, pemerintah menargetkan BUMN bergerak dengan efisiensi yang lebih baik. Transparansi dan orientasi pada kepentingan rakyat akan menjadi ukuran utama dalam pembenahan tersebut.
Pemangkasan jumlah BUMN ini menandai arah baru pengelolaan perusahaan negara. Pemerintah ingin mengurangi tumpang tindih struktur sekaligus memastikan setiap entitas memberi kontribusi yang lebih jelas bagi keuangan negara.
