Badan Pusat Statistik menegaskan data yang dihimpun dalam Sensus Ekonomi 2026 hanya dipakai untuk kepentingan statistik dan tidak diserahkan kepada otoritas perpajakan. Pesan ini disampaikan untuk meredakan kekhawatiran masyarakat yang masih ragu membuka informasi usaha kepada petugas sensus.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti meminta publik tidak menahan informasi saat didata. Ia menegaskan data responden dilindungi penuh sesuai ketentuan perundang-undangan dan tidak akan digunakan sebagai dasar pungutan lain.
Data untuk kebijakan, bukan penindakan
Menurut Amalia, data sensus justru akan memberi manfaat besar karena menjadi dasar lahirnya kebijakan yang lebih tepat sasaran. Masyarakat yang terdata juga dinilai punya suara dalam proses perumusan kebijakan dan berpeluang tidak terlewat dari intervensi pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan di Palembang, Minggu (28/6), saat BPS mendorong partisipasi publik dalam pelaksanaan sensus. Penjelasan soal tujuan data ini dianggap penting karena masih ada kekhawatiran di sebagian masyarakat bahwa informasi usaha bisa dipakai untuk kepentingan di luar statistik.
Sensus ekonomi untuk memotret kondisi riil
BPS menempatkan Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya memotret kondisi ekonomi secara menyeluruh. Hasilnya diharapkan menjadi fondasi bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menyusun langkah pembangunan yang lebih akurat.
Akurasinya dinilai krusial karena data sensus menjadi instrumen utama untuk merancang kebijakan yang tepat. Dengan data yang lengkap, pemerintah bisa melihat kondisi pelaku usaha secara lebih nyata dan menyusun intervensi yang sesuai kebutuhan lapangan.
| Wilayah | Petugas | Realisasi | Cakupan |
|---|---|---|---|
| Sumatera Selatan | 7.588 | sekitar 20 persen | 17 kabupaten dan kota |
| Nasional | – | 25 persen | – |
Petugas diminta profesional di lapangan
Di Sumatera Selatan, BPS telah menurunkan 7.588 petugas yang tersebar di 17 kabupaten dan kota. Pelaksanaan sensus di wilayah itu dilaporkan sudah mencapai sekitar 20 persen, sementara secara nasional realisasinya telah menyentuh 25 persen.
BPS juga meminta seluruh petugas bekerja profesional, menjaga sopan santun, dan mengikuti standar operasional yang sudah diberikan saat pelatihan. Langkah ini dinilai penting agar proses pendataan berjalan lancar dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Dukungan daerah dan harapan pada responden
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menilai keberhasilan agenda nasional ini bergantung pada sinergi pemerintah, petugas sensus, dan masyarakat sebagai responden. Ia menegaskan pembangunan tidak bisa hanya didasarkan pada selera atau perasaan, melainkan harus bertumpu pada data yang jelas.
Karena itu, masyarakat diharapkan menerima petugas dengan baik dan memberikan informasi yang diperlukan agar setiap unit usaha dapat terdata akurat. Dengan begitu, hasil Sensus Ekonomi 2026 bisa menjadi dasar yang kuat bagi program pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
