Rumah tangga di Inggris berpotensi mendapat penghematan rata-rata 45 pound sterling per tahun setelah pemerintah berencana menghapus PPN pada tagihan energi mulai Oktober. Langkah ini menjadi kabar penting ketika biaya listrik dan gas diperkirakan kembali meningkat.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk menahan tekanan biaya hidup, terutama bagi keluarga berpendapatan rendah yang mengalokasikan porsi lebih besar dari penghasilan mereka untuk energi. Pemerintah menilai penghapusan pajak dapat memberi ruang lebih besar pada anggaran harian warga.
Penghapusan Pajak di Tengah Ancaman Kenaikan Tarif
Batas harga listrik dan gas yang ditetapkan regulator energi diproyeksikan naik, dengan dampak perang AS-Iran terhadap harga energi disebut sebagai salah satu faktor yang membebani pasar. Dalam situasi itu, penghapusan PPN pada tagihan energi rumah tangga diharapkan dapat mengurangi dampak kenaikan tagihan.
Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menyatakan pemotongan pajak itu merupakan tindakan segera untuk mendukung masyarakat. Menurut pernyataannya yang dikutip France24, kebijakan tersebut berfokus pada rumah tangga yang paling rentan terhadap kenaikan biaya energi.
“Kami mengambil tindakan segera untuk memangkas pajak tagihan energi, memberikan lebih banyak uang kepada masyarakat, dan mengembalikan harapan,” kata Burnham. Ia menekankan bahwa manfaat kebijakan akan lebih terasa bagi warga yang menghadapi tekanan pengeluaran paling berat.
| Kebijakan dan Data | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Penghematan rata-rata rumah tangga | 45 pound sterling per tahun | Estimasi dari penghapusan PPN tagihan energi |
| Biaya penghapusan PPN | 850 juta pound sterling | Untuk tahun fiskal Inggris saat ini |
| Biaya skema identitas digital | 1,8 miliar pound sterling | Rencana program yang dibatalkan |
| Pinjaman bersih sektor publik pada Juni | 16 miliar pound sterling | Turun sekitar sepertiga dari tahun sebelumnya |
Dana Dialihkan dari Skema Identitas Digital
Pemerintah memperkirakan penghapusan pajak tagihan energi membutuhkan anggaran sekitar 850 juta pound sterling pada tahun fiskal saat ini. Pendanaan akan berasal dari pembatalan rencana skema identitas digital yang digagas pemerintahan sebelumnya.
Skema yang sebelumnya direncanakan oleh Keir Starmer itu diproyeksikan menelan biaya 1,8 miliar pound sterling bagi wajib pajak. Pembatalannya memberi pemerintah ruang untuk mengalihkan dana ke program peringanan tagihan energi warga.
Burnham juga mengaitkan langkah tersebut dengan upaya menekan beban usaha kecil yang terdampak kenaikan pajak pada pemerintahan Partai Buruh sebelumnya. Meski mengumumkan pemotongan pajak, pemerintah menegaskan tetap ingin menjaga keseimbangan penerimaan dan belanja negara sehari-hari.
Disiplin Fiskal Tetap Diuji
Rencana bantuan biaya hidup ini hadir saat kondisi fiskal Inggris masih menjadi perhatian pasar dan pembuat kebijakan. Data Kantor Statistik Nasional Inggris atau ONS mencatat pinjaman bersih sektor publik pada Juni mencapai 16 miliar pound sterling.
Nilai pinjaman tersebut turun sekitar sepertiga dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Namun, ONS mengingatkan utang pemerintah masih tinggi dalam ukuran historis dan mendekati nilai tahunan seluruh perekonomian Inggris.
Penurunan angka pinjaman memberi dorongan bagi Menteri Keuangan John Healey, yang menggantikan Rachel Reeves. Healey menegaskan bahwa pengendalian anggaran harus tetap menjadi prioritas utama kementerian keuangan.
“Kredibilitas fiskal adalah landasan bagi stabilitas ekonomi dan keamanan nasional,” ujar Healey. Ia dan Burnham disebut telah membahas cara memenuhi aturan fiskal sambil menyediakan penyangga terhadap ketidakpastian.
Pasar Inggris dilaporkan relatif stabil pada Selasa setelah sebelumnya menunjukkan kegelisahan menjelang pengangkatan Healey. Suku bunga obligasi pemerintah Inggris sempat naik pada Senin setelah Burnham membuka kemungkinan fleksibilitas dalam aturan anggaran berimbang.
Biaya Hidup dan Agenda Jangka Panjang
Pemerintah menghadapi tantangan untuk membuat biaya hidup Inggris lebih terjangkau tanpa mengurangi kepercayaan pasar terhadap pengelolaan keuangan negara. Kondisi pasar tenaga kerja juga menjadi pertimbangan, dengan tingkat pengangguran resmi tetap berada di 4,9 persen.
Di luar kebijakan tagihan energi, Burnham membawa agenda reindustrialisasi Inggris dan pembangunan perumahan kota secara massal. Program-program tersebut akan berjalan bersamaan dengan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasar serta kredibilitas fiskal.
