Pemerintah tengah menyiapkan skema PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk mobil listrik yang berpotensi mengubah peta insentif kendaraan listrik di Indonesia. Yang paling menarik, besar kecilnya manfaat justru sangat ditentukan oleh jenis baterai yang dipakai mobil listrik.
Skema itu mencakup subsidi mobil listrik sebanyak 100 ribu unit yang rencananya dimulai pada Juni 2026. Untuk mobil listrik dengan baterai Nickel Manganese Cobalt (NMC), pemerintah menyiapkan PPN DTP 100 persen, sedangkan mobil listrik dengan baterai di luar NMC hanya mendapat PPN DTP 40 persen.
Arah kebijakan yang menonjolkan nikel
Pemerintah meyakini skema ini dapat mendorong pemanfaatan nikel sebagai komoditas tambang Indonesia dalam industri otomotif. Arah kebijakan tersebut juga sejalan dengan upaya memperkuat rantai nilai kendaraan listrik di dalam negeri.
Di saat yang sama, komposisi baterai membuat penerima manfaat insentif tidak merata di semua segmen pasar EV. Sejumlah merek mobil listrik asal China seperti BYD, Chery, Wuling, hingga Geely umumnya memakai baterai non-nikel, misalnya jenis lithium.
Mobil premium berpeluang paling besar menikmati insentif
Di sisi lain, skema PPN DTP 100 persen untuk baterai NMC memunculkan pertanyaan soal sasaran utamanya. Baterai NMC memiliki kepadatan energi lebih tinggi dan harganya di atas LFP, sehingga lebih umum digunakan pada mobil listrik premium hingga kelas atas.
Sejumlah merek yang memakai baterai NMC antara lain BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Mini, hingga Hyundai. Jika skema itu berjalan sesuai rencana, insentif penuh berpotensi lebih banyak dinikmati konsumen kelas atas yang membeli EV premium.
Sementara itu, mobil listrik dengan baterai di luar NMC tetap memperoleh dukungan fiskal lewat PPN DTP 40 persen. Perbedaan ini menunjukkan pemerintah tidak hanya mendorong adopsi EV, tetapi juga memberi sinyal preferensi terhadap ekosistem baterai berbasis nikel.
Dampak ekonomi dinilai signifikan
Faris Adnan, Kepala Teknologi Sistem Transportasi dari Institute for Essential Services Reform (IESR), menilai insentif berbasis baterai dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. IESR menyebut industri baterai memiliki potensi manfaat ekonomi yang besar dari hulu ke hilir.
Dalam media briefing pada Rabu, 6 Mei 2026, Faris mengatakan studi IESR menunjukkan industri baterai dari tambang hingga menjadi baterai bisa memberi pertumbuhan ekonomi rata-rata 0,05 persen per tahun selama 35 tahun. Ia juga menyebut penghasilan rumah tangga bisa mencapai rata-rata Rp198 triliun, dibagi selama 35 tahun.
Faris menambahkan, industri baterai juga berpotensi menciptakan 135 ribu lapangan pekerjaan. Jika rantainya diperluas sampai integrasi EV dan daur ulang baterai, manfaat ekonominya disebut bisa lebih besar lagi.
