Pemadaman listrik yang masih terjadi di sejumlah daerah kembali menguatkan kekhawatiran soal ketahanan sistem kelistrikan nasional. Di tengah situasi itu, PLTS atap rumah tangga dinilai bisa menjadi opsi yang lebih dekat dengan masyarakat untuk membantu meredam tekanan pada sistem yang terpusat.
Pakar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menilai masalah listrik tidak bisa dipisahkan dari tata kelola energi primer, kesiapan jaringan, dan arah transisi energi. Tanpa pembenahan di tiga sisi itu, pasokan listrik akan tetap rentan menghadapi gangguan dan lonjakan kebutuhan.
Ketergantungan pada batu bara masih menjadi titik lemah
Ketua Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik ITS, Dr Ir Arman Hakim Nasution MEng, menyoroti masih besarnya ketergantungan Indonesia pada energi fosil, terutama batu bara. Ia menyebut kondisi tersebut ikut dipengaruhi oleh lemahnya implementasi domestic market obligation atau DMO dan belum optimalnya sinkronisasi antarlembaga dalam menjamin pasokan energi primer.
Arman juga mengingatkan bahwa perkiraan kebutuhan listrik yang sempat diasumsikan turun setelah pandemi ternyata tidak terjadi. Aktivitas industri dan pembangunan infrastruktur digital justru membuat kebutuhan energi tetap naik, sehingga perencanaan kelistrikan harus lebih adaptif.
EBT dan desentralisasi energi jadi jalur yang didorong
Arman mendorong pemerintah mempercepat implementasi Energi Baru Terbarukan sebagai langkah mitigasi strategis. Menurut dia, pasokan EBT domestik yang melimpah dapat membantu meredam volatilitas harga energi global sekaligus mengurangi beban subsidi negara.
Ia juga menilai desentralisasi energi perlu didorong melalui konsep prosumer, yaitu masyarakat menjadi produsen sekaligus konsumen energi. Skema ini dianggap bisa meningkatkan ketahanan pasokan listrik dan mengurangi ketergantungan pada sistem yang terlalu terpusat.
| Aspek | Penjelasan | Angka/Keterangan |
|---|---|---|
| PLTS atap rumah tangga | Bentuk prosumer yang disarankan Arman | Biaya sekitar Rp 1.100/kWh |
| Listrik konvensional | Tarif pembanding yang disebut dalam penjelasan | Sekitar Rp 1.400/kWh |
PLTS atap dinilai lebih murah dan butuh regulasi yang tidak mempersulit
Salah satu bentuk prosumer yang disorot adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS atap skala rumah tangga. Arman menyebut biaya pembangkitan listriknya lebih rendah, sekitar Rp 1.100 per kilowatt hour atau kWh, dibandingkan tarif listrik konvensional yang mencapai sekitar Rp 1.400 per kWh.
“Partisipasi publik seperti PLTS atap ini perlu didukung penuh dan tidak dipersulit regulasinya,” kata dosen Departemen Manajemen Bisnis ITS tersebut. Ia menilai kebijakan energi perlu disusun dengan cara pandang sistemik agar rantai pasok energi lebih kuat menghadapi ancaman krisis.
Dalam pernyataannya yang dilansir situs ITS, Arman juga menekankan perlunya kepemimpinan yang berani mengambil keputusan tepat agar rakyat tidak semakin terbebani. Gagasan kemandirian energi itu disebut sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals poin ke-7 tentang Energi Bersih dan Terjangkau.
| Konsep | Peran dalam isu listrik |
|---|---|
| Prosumer | Masyarakat menjadi produsen sekaligus konsumen energi |
| PLTS atap rumah tangga | Contoh nyata desentralisasi energi yang lebih dekat ke publik |
| EBT | Mitigasi untuk mengurangi dampak volatilitas harga energi global |
Di tengah kebutuhan listrik yang terus bergerak naik, dorongan untuk memperluas PLTS atap dan memperbaiki tata kelola energi menjadi makin relevan. Jika regulasi dibuat lebih ramah bagi partisipasi publik, beban pada sistem listrik nasional berpotensi lebih ringan saat tekanan pasokan muncul.
