Penyesuaian harga Pertamax dinilai makin sulit dihindari karena harga BBM nonsubsidi itu sudah lama ditahan di bawah harga keekonomian. Di tengah pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak dunia, ruang Pertamina untuk terus menahan harga juga semakin sempit.
Ekonom Universitas Negeri Surabaya, Hendry Cahyono, menilai Pertamax pada akhirnya harus kembali mengikuti mekanisme pasar. Ia menyebut penyesuaian harga menjadi langkah “mau tidak mau” karena beban yang ditanggung perusahaan tidak bisa terus diperbesar.
Harga nonsubsidi tidak bisa terus dipatok di bawah pasar
Menurut Hendry, Pertamax masuk kategori BBM nonsubsidi sehingga tidak mendapat dukungan APBN. Karena itu, harga jualnya seharusnya bergerak mengikuti harga pasar dan tidak terus dipertahankan di bawah harga keekonomian.
Selama ini, Pertamina menahan kenaikan dengan dana talangan agar lonjakan harga tidak langsung dirasakan masyarakat. Namun, skema itu hanya bersifat sementara karena tekanan dari kurs rupiah dan harga minyak dunia terus bergerak naik.
Jika selisih harga terus dibebankan ke perusahaan, dampaknya bisa merembet ke keuangan Pertamina. Hendry menyoroti risiko turunnya keuntungan, setoran dividen, hingga kontribusi perusahaan kepada negara.
Investor juga melihat kesehatan keuangan Pertamina
Hendry menilai kondisi keuangan Pertamina tidak bisa dipisahkan dari kepercayaan investor. Ia menyebut investor akan melihat rasio keuntungan dan kinerja keuangan sebelum menaruh modal, sehingga kerugian yang terus dibiarkan bisa memberi sinyal negatif.
“Investor melihat rasio keuntungan dan kinerja keuangan. Kalau terus merugi, siapa yang mau berinvestasi?” ujar Hendry. Pernyataan itu menegaskan bahwa penyesuaian harga bukan hanya soal beban konsumen, tetapi juga keberlanjutan bisnis energi nasional.
Dalam pandangannya, menaikkan harga dalam jangka pendek lebih realistis ketimbang terus memperbesar dana talangan. Beban yang ditahan perusahaan pada akhirnya tetap kembali ke kesehatan korporasi dan keuangan negara.
Formula harga ikut bergerak bersama pasar global
Pakar ekonomi energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyaki, menjelaskan bahwa harga BBM sangat dipengaruhi oleh harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Ia merujuk pada rumus dalam Kepmen ESDM Nomor 19 Tahun 2019 yang menggunakan acuan MOPS, yakni harga rata-rata transaksi produk BBM di pasar Singapura.
Menurut Yayan, harga Pertamax yang relatif lebih rendah selama beberapa bulan terakhir dimungkinkan karena Pertamina menahan kenaikan lewat dana talangan. Namun, harga keekonomian tetap bergerak mengikuti dinamika pasar global dan tidak bisa ditahan selamanya.
Yayan menyebut perhitungan dengan formula yang mengacu pada MOPS Singapura dan nilai tukar rupiah menempatkan harga keekonomian Pertamax pada kisaran Rp14.150 hingga Rp16.650 per liter. Karena itu, harga baru Pertamax di sekitar Rp16.250 per liter masih berada dalam rentang perhitungan tersebut.
Dana talangan hanya menunda beban
Yayan menegaskan bahwa dana talangan bukan menghapus beban, melainkan hanya menundanya. Selisih harga yang selama ini ditanggung Pertamina pada akhirnya tetap masuk dalam mekanisme kompensasi yang harus diperhitungkan pemerintah.
“Kalau sekarang Pertamina punya klaim bahwa nanti akan mendapat kompensasi, ya kompensasi itu pasti ditagihkan ke pemerintah,” kata Yayan. Artinya, menahan harga terlalu lama hanya memindahkan beban waktu, bukan menghilangkannya dari sistem.
Ia juga menilai harga Pertamax yang terus dipertahankan jauh di bawah harga keekonomian berisiko menekan penerimaan negara dari Pertamina. Di sisi lain, perusahaan tetap harus menjaga kesehatan keuangannya agar kepercayaan investor tidak melemah.
Dengan tekanan biaya yang terus bergerak, harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax memang sulit dipisahkan dari mekanisme pasar yang lebih luas. Selama rupiah dan harga minyak dunia masih menekan, penyesuaian harga akan tetap menjadi isu yang sulit dihindari.