Pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai membuka ruang penting untuk menguji kembali kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Nurhadi, melihat evaluasi kepemimpinan sebagai hal yang wajar selama tujuannya memperbaiki kinerja program prioritas agar manfaatnya lebih maksimal bagi masyarakat.
Nurhadi menilai tahap awal pembentukan BGN sudah melahirkan fondasi kelembagaan yang penting. Pada masa kepemimpinan sebelumnya, badan ini disebut telah membangun infrastruktur kelembagaan, sistem pelayanan, dan jaringan pelaksanaan program meski membentuk lembaga baru dengan cakupan sebesar MBG bukan pekerjaan ringan.
Momentum memperkuat tata kelola
Menurut Nurhadi, pergantian pimpinan semestinya dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan efektivitas kerja BGN. Ia menekankan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan pangan, melainkan investasi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Karena itu, pelaksanaannya harus berjalan profesional, akuntabel, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Ia menilai arah tersebut penting agar tujuan besar program tidak melenceng dari sasaran awal.
Tantangan besar bagi pimpinan baru
Nurhadi juga menyampaikan selamat kepada Nanik S. Deyang yang dipercaya memimpin BGN. Ia menilai amanah itu besar karena harapan masyarakat terhadap keberhasilan MBG sangat tinggi setelah program ini menjadi salah satu sorotan publik sebagai prioritas nasional.
Ia menilai pimpinan baru perlu segera melakukan konsolidasi internal. Pengawasan juga harus diperkuat di seluruh rantai program, mulai dari pengadaan bahan pangan, proses produksi, distribusi, hingga kualitas dan keamanan makanan yang diterima penerima manfaat.
Ukuran keberhasilan bukan hanya jumlah penerima
Bagi Nurhadi, BGN tidak boleh hanya berfokus pada banyaknya penerima manfaat. Keberhasilan MBG harus diukur dari dampaknya terhadap perbaikan status gizi anak, penurunan angka stunting, peningkatan kesehatan ibu hamil, dan kualitas generasi masa depan Indonesia.
Ia juga mendorong BGN lebih terbuka terhadap masukan dari DPR, pemerintah daerah, akademisi, tenaga kesehatan, pelaku usaha pangan, dan masyarakat sipil. Menurut dia, program sebesar MBG membutuhkan kolaborasi kuat agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat maksimal bagi rakyat.
Pengawasan publik tetap dibutuhkan
Komisi IX DPR RI, kata Nurhadi, akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif agar MBG tetap berada di jalur yang tepat. Ia berharap kepemimpinan baru di BGN dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus mempercepat terwujudnya generasi Indonesia yang sehat, kuat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan.
Di tengah perubahan kepemimpinan itu, sorotan terhadap kualitas layanan menjadi semakin penting. BGN kini dihadapkan pada tuntutan untuk membuktikan bahwa program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dapat dijalankan lebih tertib, lebih terukur, dan lebih kuat dari sisi pengawasan.
