Kenaikan harga Pertamax kembali menekan perhatian pada subsidi energi yang selama ini ditahan agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Di saat BBM nonsubsidi itu melonjak, pemerintah masih mempertahankan Pertalite di Rp 10.000 per liter dan Biosolar subsidi di Rp 6.800 per liter.
Situasi ini membuat pengawasan distribusi menjadi krusial. Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai subsidi harus disalurkan lebih ketat agar manfaatnya tidak bergeser ke kelompok yang tidak berhak.
Risiko Perpindahan Konsumsi Ke BBM Subsidi
Wijayanto mengingatkan bahwa kenaikan Pertamax bisa mendorong sebagian pengguna beralih ke BBM bersubsidi atau BBM kompensasi pemerintah seperti Pertalite. Menurutnya, kondisi itu harus diantisipasi supaya konsumen yang semestinya membeli BBM nonsubsidi tidak ikut masuk ke skema subsidi.
Ia menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat di lapangan. “Jangan sampai mereka yang tidak berhak mengonsumsi Pertalite bergeser menjadi konsumen,” ujarnya dikutip dari Antara.
Harga Pertamax Dan Produk BBM Lain Yang Disesuaikan
PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan harga Pertamax RON 92 naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter. Harga Pertamax Green 95 juga ikut naik dari Rp 12.900 menjadi Rp 17.000 per liter, dan penyesuaian itu mulai berlaku pada 10 Juni 2026.
Sejumlah produk lain tidak mengalami perubahan harga. Pertamax Turbo tetap di Rp 20.750 per liter, Dexlite berada di Rp 23.000 per liter, dan Pertamina Dex bertahan di Rp 24.800 per liter.
Subsidi Energi Masih Jadi Bantalan Biaya Hidup
Di luar BBM, Wijayanto menilai subsidi listrik dan LPG juga perlu dijaga agar tidak berubah hingga akhir tahun. Ia menambahkan akses masyarakat terhadap layanan BPJS Kesehatan sebaiknya tetap mudah dijangkau.
Ia juga menekankan pentingnya kebijakan pendukung di sektor perumahan supaya cicilan KPR tidak ikut naik. Di saat yang sama, pemerintah diminta memastikan pasokan beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lain tetap tersedia dengan harga terjangkau.
Menurut Wijayanto, rangkaian kebijakan itu dibutuhkan sebagai bantalan ketika biaya hidup meningkat. Jika perlindungan itu tidak hadir, ia memperingatkan inflasi bisa melonjak, masyarakat makin kesulitan, dan situasi ekonomi berisiko terganggu.
Pengawasan Distribusi Jadi Kunci
Dengan Pertamax yang lebih mahal, fokus pemerintah bukan hanya menjaga harga BBM subsidi tetap stabil. Yang sama pentingnya adalah memastikan distribusinya tepat sasaran agar tekanan permintaan tidak makin menumpuk di Pertalite dan subsidi energi lain.
Karena itu, kebijakan harga BBM perlu berjalan bersama pengendalian distribusi dan perlindungan daya beli. Skema seperti ini diharapkan membuat subsidi energi tetap berfungsi sebagai penyangga bagi kelompok yang paling membutuhkan tanpa menambah beban luas bagi masyarakat.
