Pengaruh Tiongkok kini tak lagi berhenti di batas wilayahnya. Sebuah laporan Komisi Eksekutif-Kongres AS tentang Tiongkok menyoroti bagaimana tekanan dan represi Beijing meluas ke diaspora, aktivis, lembaga budaya, hingga institusi demokrasi di banyak negara.
Yang membuatnya lebih mengkhawatirkan, pola ini tidak berjalan lewat satu cara saja. Laporan tersebut menggambarkan kombinasi kekerasan fisik, pelecehan digital, tekanan hukum, sensor budaya, dan operasi pengaruh terselubung yang saling menguatkan.
Tekanan terhadap diaspora dan pembangkang
Laporan itu menyebut warga Hong Kong, Uyghur, Tibet, pembangkang, dan mantan pejabat hidup dalam iklim ketakutan. Mereka disebut menghadapi agresi fisik, pengawasan, tekanan hukum, dan serangan digital yang membuat ruang kritik semakin sempit.
Intimidasi juga terjadi di luar Asia. Laporan tersebut menyoroti kekerasan terhadap pengunjuk rasa di Amerika Serikat, termasuk insiden saat KTT APEC 2023 di San Francisco, sebagai bukti bahwa tekanan Beijing dapat menjangkau negara yang menjunjung kebebasan berekspresi.
Di beberapa kasus, diplomat Tiongkok disebut bekerja bersama proksi lokal untuk menghadapi demonstran yang mengkritik Xi Jinping. Pola ini menunjukkan bahwa represi dapat bergerak lewat jaringan perantara, bukan hanya lewat aparat resmi.
Pelecehan digital jadi senjata baru
Salah satu bagian yang paling menonjol dari laporan itu adalah penggunaan pelecehan digital sebagai bentuk represi lintas batas. Deepfake seksual berbasis AI disebut diarahkan kepada aktivis perempuan dan politisi di pengasingan.
Tujuannya bukan hanya mempermalukan target, tetapi juga mendiskreditkan mereka dan mendorong keterasingan dari ruang publik. Carmen Lau Ka-man dan Ted Hui Chi-fung disebut sebagai contoh korban dari pola serangan ini.
Laporan itu juga menyoroti pemanfaatan stereotip gender. Perempuan yang tampil di ruang publik menjadi sasaran lebih besar, sehingga tekanan politik berubah menjadi kekerasan psikologis yang semakin kompleks.
Keluarga, budaya, dan kampus ikut terdampak
Tekanan melalui perantara muncul berulang kali dalam temuan laporan. Kasus Kwok Yin-sang disebut sebagai contoh, setelah ia dipenjara usai berupaya membatalkan polis asuransi terkait putrinya yang merupakan demonstran Hong Kong di luar negeri.
Contoh itu memperlihatkan bagaimana keluarga dapat dijadikan alat tekanan terhadap aktivis. Mereka yang tinggal di luar negeri pun kerap dibayangi kekhawatiran atas keselamatan kerabat yang masih berada di Tiongkok.
Ruang budaya juga tidak luput dari sasaran. Laporan itu menyebut pembatalan festival film New York yang dirancang untuk membahas protes Hong Kong dan penguncian wilayah akibat COVID-19 setelah muncul pelecehan daring dan tekanan terkoordinasi.
Di Bangkok, instalasi multimedia Tibet dihapus setelah tekanan dari diplomat Tiongkok. Universitas Sheffield Hallam juga disebut mengalami intervensi serupa, menandakan bahwa kampus dan lembaga seni ikut rentan terhadap tekanan politik.
Jalur hukum dan organisasi internasional dipakai
Intimidasi hukum disebut sebagai bagian penting dari strategi represi Beijing. Ma Ju, pencari suaka Uyghur di Amerika Serikat, dilaporkan menghadapi tuntutan hukum dari entitas yang terkait dengan negara Tiongkok.
Langkah seperti ini dapat menguras sumber daya, menciptakan ketidakpastian, dan melemahkan pihak yang sudah rentan. Sistem hukum di negara lain pun bisa dimanfaatkan untuk membungkam saksi atau pembela.
Di tingkat internasional, laporan itu menguraikan peran LSM yang diorganisir pemerintah di badan-badan PBB. Mereka disebut mempromosikan posisi Beijing, memantau perbedaan pendapat, dan menekan masyarakat sipil.
Penyalahgunaan pemberitahuan merah INTERPOL juga ikut disorot. Meski sebagian negara menolak permintaan yang dinilai bermotif politik, laporan itu menilai risiko bagi pembangkang tetap ada saat mereka bepergian atau mencari suaka.
Operasi pengaruh menyentuh ruang demokrasi
Laporan tersebut menggambarkan jaringan asosiasi, kelompok budaya, dan hubungan ekonomi sebagai jalur pengaruh untuk membentuk persepsi tentang Hong Kong, Taiwan, Xinjiang, dan isu sensitif lain. Banyak aktivitas itu tampak biasa, tetapi tetap dapat menjadi saluran tekanan politik.
Ketidaktransparanan jaringan semacam itu membuat pemerintah demokratis lebih sulit mendeteksi dan melawannya. Pada saat yang sama, para pengkritik China juga menjadi sasaran kampanye disinformasi, termasuk upaya mendiskreditkan Safeguard Defenders yang berbasis di Madrid melalui unggahan palsu.
Bagi komunitas diaspora, dampaknya terasa langsung. Banyak orang disebut mengurangi aktivitas publik karena takut ada pembalasan terhadap keluarga mereka di Tiongkok, sementara perempuan dan kelompok rentan menghadapi tekanan lebih besar akibat serangan digital yang merendahkan.
Laporan itu menyebut Amerika Serikat dan sekutunya mulai merespons lewat sanksi, legislasi, dan kerja sama intelijen. Namun, dokumen tersebut juga menegaskan bahwa hukum dan mekanisme internasional masih kesulitan mengejar pola represi yang bergerak lintas negara dan memanfaatkan perangkat digital.
Pada akhirnya, laporan itu menggambarkan arsitektur kontrol yang mencakup kekerasan, pelecehan digital, tekanan hukum, penindasan budaya, dan pengaruh terselubung. Temuan ini menjadi peringatan bahwa ruang demokrasi dapat dilemahkan secara perlahan melalui banyak jalur sekaligus.
