Warga Jakarta yang masih menunggak pajak kendaraan punya ruang napas lebih panjang. Pemprov DKI Jakarta masih menjalankan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor sampai 31 Agustus 2026, sehingga yang dibayar hanya pokok kewajiban tanpa denda maupun bunga keterlambatan.
Keringanan ini membuat tagihan terasa jauh lebih ringan, terutama bagi pemilik kendaraan yang selama ini menunda pelunasan. Program tersebut juga menjadi bagian dari peringatan HUT ke-499 Kota Jakarta dan dikaitkan dengan momentum menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Apa yang benar-benar dibebaskan
Dalam program ini, penghapusan berlaku untuk denda dan bunga keterlambatan. Artinya, wajib pajak tetap harus melunasi pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Skema itu penting dipahami agar tidak muncul salah persepsi bahwa seluruh kewajiban menjadi gratis. Kebijakan ini hanya menghapus sanksi administratif atas keterlambatan, bukan pokok pajaknya.
| Komponen | Status dalam Program |
|---|---|
| Denda keterlambatan | Dihapus |
| Bunga keterlambatan | Dihapus |
| Pokok PKB | Tetap dibayar |
| BBNKB | Tetap dibayar |
Denda otomatis hilang tanpa permohonan
Pemprov DKI Jakarta memastikan wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan khusus untuk mendapat penghapusan denda. Sistem pajak daerah yang sudah terintegrasi akan langsung menerapkan pembebasan selama transaksi dilakukan di masa program.
Dengan mekanisme itu, masyarakat tidak perlu datang ke loket hanya untuk mengurus penghapusan denda secara manual. Wajib pajak juga tidak diminta menyiapkan dokumen tambahan di luar syarat administrasi umum pembayaran pajak kendaraan.
Program ini bisa dimanfaatkan melalui Kantor Samsat. Pembayaran juga tersedia secara online lewat aplikasi SIGNAL atau Samsat Digital Nasional, sesuai ketentuan yang berlaku.
Dokumen yang tetap harus disiapkan
Meski denda dihapus otomatis, kelengkapan dokumen tetap menjadi syarat utama agar pembayaran dan pengesahan berjalan lancar. Wajib pajak perlu membawa KTP asli pemilik kendaraan beserta fotokopinya.
Selain itu, STNK asli beserta fotokopi dan BPKB asli beserta fotokopi juga harus disiapkan. Jika pengurusan dilakukan oleh pihak lain, wajib ada surat kuasa dan KTP milik penerima kuasa.
| Dokumen | Keterangan |
|---|---|
| KTP pemilik | Asli dan fotokopi |
| STNK | Asli dan fotokopi |
| BPKB | Asli dan fotokopi |
| Surat kuasa | Wajib jika diurus pihak lain |
| KTP penerima kuasa | Wajib jika diurus pihak lain |
Khusus untuk perpanjangan STNK lima tahunan, ada tambahan bukti cek fisik kendaraan. Setelah semua syarat lengkap, wajib pajak cukup membayar pokok PKB di Kantor Samsat tanpa tahapan terpisah untuk meminta penghapusan denda.
Pilihan layanan tetap terbuka
Warga yang ingin datang langsung masih bisa mengurusnya lewat Kantor Samsat. Opsi ini cocok bagi pemilik kendaraan yang sekaligus perlu mengurus dokumen fisik atau layanan administratif lain yang mensyaratkan kehadiran langsung.
Sementara itu, kanal digital lewat SIGNAL memberi alternatif bagi masyarakat yang ingin menghemat waktu. Selama masa program masih berlaku, integrasi sistem membuat proses pembayaran lebih ringkas tanpa perlu berpindah loket untuk urusan penghapusan denda.
Batas waktunya jelas, yaitu sampai 31 Agustus 2026. Karena itu, pemilik kendaraan yang ingin memanfaatkan keringanan ini sebaiknya memastikan seluruh dokumen lengkap dan kewajiban pokok dibayar sebelum masa program berakhir.
