Pemprov Jawa Timur bergerak lebih awal menghadapi kebutuhan aparatur tahun depan. Sebanyak 2.105 formasi CASN 2026 telah diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan tekanan utama datang dari gelombang pensiun ASN.
Usulan ini tidak hanya menyasar jalur CPNS, tetapi juga PPPK untuk sektor teknis, guru, dan tenaga kesehatan. Di saat yang sama, lebih dari 2.000 ASN di lingkungan Pemprov Jatim diperkirakan memasuki masa purna tugas sepanjang 2026.
Rincian formasi yang diajukan
Dari total usulan 2.105 formasi, Pemprov Jatim membaginya menjadi 750 formasi CPNS, 929 formasi PPPK teknis, 369 formasi PPPK guru, dan 57 formasi PPPK tenaga kesehatan. Komposisi ini menunjukkan kebutuhan pegawai baru tersebar di beberapa lini layanan, bukan hanya pada jabatan struktural atau umum.
Dengan porsi terbesar berada di PPPK teknis, pemerintah provinsi tampak menempatkan perhatian besar pada keberlanjutan fungsi operasional. Sementara itu, kebutuhan guru dan tenaga kesehatan tetap masuk dalam prioritas karena keduanya berkaitan langsung dengan layanan publik.
Menunggu keputusan Kemenpan RB
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur, Indah Wahyuni, menyebut berkas pengusulan sudah dikirim sejak awal bulan ini. Saat ini Pemprov Jatim menunggu arahan dan persetujuan lanjutan dari Kemenpan RB untuk menentukan langkah berikutnya.
Pengajuan formasi ini menjadi bagian penting dari upaya menjaga kesinambungan layanan publik di tengah perubahan komposisi aparatur. Pemprov Jatim menargetkan kekosongan jabatan akibat pensiun bisa segera diisi agar roda pelayanan tidak terganggu.
Gambaran ASN aktif di Pemprov Jatim
Berdasarkan data BKD, jumlah ASN aktif di lingkungan Pemprov Jatim mencapai 80.821 orang. Rinciannya terdiri dari 34.052 PNS, 23.337 PPPK penuh waktu, 21.276 PPPK paruh waktu, dan 2.156 CPNS.
Data tersebut menunjukkan struktur aparatur yang besar dan berlapis, sehingga kebutuhan regenerasi tidak bisa dihindari. Karena itu, usulan CASN 2026 dipandang sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan jumlah pegawai sekaligus mempertahankan kualitas layanan pemerintah daerah.
