Polda Jawa Barat memilih pendekatan humanis saat mengawal aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung. Langkah ini dipakai untuk memastikan masyarakat tetap bisa menyampaikan aspirasi tanpa mengganggu keamanan dan ketertiban.
Di lapangan, kepolisian menurunkan tim negosiator agar komunikasi dengan peserta aksi tetap terbuka. Tim ini juga bertugas menerima aspirasi secara langsung, sehingga penyampaian pendapat tidak langsung berhadapan dengan pola pengamanan yang kaku.
Komunikasi Jadi Kunci Pengamanan
Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rochmawan, menyebut pola tersebut sudah menjadi prosedur standar operasional kepolisian. Menurut dia, pendekatan itu berlaku saat polisi mengamankan kegiatan penyampaian pendapat dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa.
Hendra menjelaskan, tim negosiator terdiri dari personel termasuk polwan yang bertugas membangun komunikasi dengan para demonstran. Selama situasi masih aman dan kondusif, pendekatan persuasif dan dialogis akan terus digunakan.
Respons Berubah Jika Situasi Memburuk
Meski mengutamakan cara humanis, pola pengamanan tidak bersifat kaku bila eskalasi meningkat. Hendra menyebut tindakan seperti pelemparan batu, bom molotov, atau tindakan lain yang membahayakan akan direspons sesuai SOP yang berlaku.
Ia juga menegaskan bahwa polisi tidak bertujuan melakukan kekerasan terhadap peserta aksi. Personel dilarang bersikap provokatif selama pengamanan berlangsung, dan mereka juga tidak diperbolehkan membawa senjata api maupun perlengkapan yang tidak sesuai ketentuan.
Polda Jabar memandang pengamanan aksi unjuk rasa sebagai bagian dari pesta demokrasi yang tidak hanya terbatas pada pemilihan umum. Dalam pandangan kepolisian, penyampaian aspirasi lewat demonstrasi juga termasuk bagian dari proses tersebut.
Dengan pola itu, kebebasan berpendapat tetap dijaga, sementara keamanan publik tetap menjadi prioritas utama. Polda Jabar menempatkan dialog dan pengendalian situasi sebagai dua hal yang berjalan bersamaan saat aksi berlangsung.
