Kerusakan jalur Kalipancur di Semarang tidak lagi dipandang sebagai persoalan tambal sulam biasa. Pemerintah Kota Semarang menyiapkan langkah yang lebih menyeluruh karena ruas ini menjadi akses strategis yang menghubungkan Semarang bawah dengan wilayah Gunungpati.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan perbaikan fisik jalan rusak menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Tim teknis juga disiapkan untuk turun langsung agar penanganan bisa segera berjalan di lapangan.
Perbaikan Tak Mau Berhenti di Tambalan Sementara
Pemkot Semarang menilai jalur Kalipancur perlu solusi yang lebih matang agar hasil perbaikannya kuat dan tahan lama. Karena itu, penanganan tidak diarahkan hanya untuk menutup bagian yang rusak, tetapi juga menekan risiko kerusakan berulang.
Agustina menyebut persoalan di Kalipancur tidak bisa dipisahkan dari pengaturan lalu lintas dan aktivitas angkutan tambang. Kondisi itu membuat pemerintah kota perlu bergerak bersama pihak lain, bukan hanya mengandalkan perbaikan jalan semata.
Kendaraan Berat Jadi Tekanan Tambahan
Jalur Kalipancur mendapat sorotan karena mobilitas kendaraan yang melintas cukup tinggi. Truk bermuatan besar disebut kerap melewati ruas tersebut dan ikut menekan kondisi jalan, terutama pada bagian tanjakan.
Pemkot Semarang menilai kerusakan akan terus berulang jika muatan berlebih dan aktivitas angkutan tambang tidak tertata. Pengawasan di lapangan serta penindakan atas pelanggaran muatan dianggap penting untuk mendukung perbaikan yang sedang dikerjakan.
| Fokus Penanganan | Pihak Terkait | Tujuan |
|---|---|---|
| Perbaikan fisik jalan | Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang | Memulihkan ruas Kalipancur yang rusak |
| Pengaturan lalu lintas | Satlantas Polrestabes Semarang | Mendukung kelancaran dan ketertiban di jalur strategis |
| Pengawasan aktivitas tambang | Pemprov Jawa Tengah | Menekan penyebab kerusakan dari sisi hulu |
Koordinasi Hingga Ke Hulu
Selain kondisi jalan, Pemkot Semarang juga menaruh perhatian pada pengawasan aktivitas usaha galian di tingkat hulu. Menurut Agustina, kewenangan perizinan dan pengawasan operasional pertambangan berada pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Karena itu, Pemkot akan berkoordinasi dengan Pemprov Jateng untuk membahas persoalan perizinan dan pengawasan operasional tambang. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kerusakan yang ada, tetapi juga mengurangi faktor penyebab agar hasilnya lebih berkelanjutan.
Respons Cepat atas Keluhan Warga
Penanganan jalur Kalipancur disampaikan sebagai respons cepat atas keluhan masyarakat yang terdampak kondisi jalan rusak. Pemerintah kota menempatkan keselamatan dan kenyamanan warga sebagai prioritas utama dalam proses perbaikan.
Agustina menegaskan percepatan penanganan melalui DPU akan terus didorong sambil menyelesaikan persoalan lalu lintas dan aktivitas tambang secara menyeluruh. Dengan begitu, jalur Kalipancur diharapkan kembali aman dan nyaman digunakan warga.