Target 400 ribu unit bedah rumah lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kini menempatkan pemerintah daerah dalam tekanan waktu. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta percepatan karena data calon penerima sudah tersedia, tetapi verifikasi lapangan masih menjadi penentu utama.
Pesan Tito jelas: usulan yang tidak lolos syarat tidak bisa dipaksakan masuk. Jika verifikasi berjalan lambat, kuota di satu daerah bisa dialihkan ke daerah lain yang lebih siap mengeksekusi program.
Verifikasi Lapangan Menjadi Kunci
Dalam rapat pembahasan efisiensi dan progres tahapan program BSPS yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (10/7/2026), Tito menyoroti masih adanya calon penerima yang belum memenuhi kriteria. Ia juga menyebut sebagian data baru diajukan oleh daerah dan belum seluruhnya siap diproses.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh asal mengusulkan nama penerima tanpa memastikan kelayakan. “Kalau nanti asal diajukan, enggak memenuhi syarat, targetnya tadi yang diberikan oleh Menteri PKP misalnya di daerah itu 200 rumah, ternyata yang masuk kriteria persyaratan hanya 50 rumah, ya sudah 150 rumah lain-nya mungkin diserahkan kepada daerah lain yang lebih siap. Jadi, jangan sampai nanti rekan-rekan di daerah kecewa,” kata Tito.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Target BSPS | 400 ribu unit bedah rumah |
| Status data | Sudah tersedia, tetapi masih perlu verifikasi |
| Tantangan utama | Masih ada calon penerima yang belum memenuhi kriteria |
| Peran pemda | Memastikan usulan layak dan mempercepat pendataan |
Beritasatu.com melaporkan bahwa arahan ini menegaskan fokus pemerintah pusat pada kecepatan administrasi tanpa mengorbankan ketepatan sasaran. Bagi daerah, artinya percepatan verifikasi menjadi syarat agar jatah bantuan tidak berpindah ke wilayah lain.
Kolaborasi dengan BPS Diminta Diperkuat
Untuk mempercepat pendataan dan verifikasi, Tito meminta pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik di kabupaten dan kota. Dengan keterlibatan BPS, petugas diharapkan bisa turun langsung ke lapangan untuk memastikan calon penerima benar-benar memenuhi syarat.
Ia menilai, kerja bersama daerah dan BPS penting agar data tidak berhenti di meja administrasi. Verifikasi yang rapi akan membantu program berjalan lebih cepat dan lebih tepat sasaran.
Rapat itu juga dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Selain itu, para Kepala BPS kabupaten/kota serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari seluruh Indonesia ikut mengikuti kegiatan secara daring.
Dampak Program di Daerah
Percepatan BSPS tidak hanya dipandang sebagai urusan pembangunan rumah layak huni. Tito menyebut program ini juga diharapkan mendorong dampak ekonomi yang lebih luas di daerah.
Dampak itu mencakup penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pergerakan ekonomi lokal. Di sisi lain, program ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni agar memperoleh hunian yang lebih baik.
Karena itu, pemerintah daerah diminta aktif mengumpulkan data dan membantu proses verifikasi. Dengan langkah tersebut, target 400 ribu unit bedah rumah diharapkan bisa dikejar tanpa kehilangan akurasi penerima bantuan.
