Wacana mengubah nama Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda memunculkan respons yang cenderung hati-hati di Bandung. Di lapangan, sejumlah pedagang justru menilai pembahasan itu belum mendesak karena masih ada persoalan ekonomi dan kebutuhan harian yang lebih dekat dengan warga.
Usulan tersebut sudah dibahas Komisi I DPRD Jabar untuk diteruskan ke tahap legislasi. Namun, dari sudut pandang pedagang, isu itu belum menyentuh urusan yang paling terasa dalam kehidupan sehari-hari.
Kebutuhan harian dianggap lebih penting
Mahmud, 56 tahun, pedagang di kawasan BEC, menilai pemerintah masih punya banyak pekerjaan rumah yang lebih penting. Baginya, pembahasan soal nama provinsi belum sebanding dengan persoalan yang langsung memengaruhi kehidupan masyarakat.
Ia menyoroti ekonomi dan akses pendidikan yang terjangkau sebagai hal yang lebih mendesak untuk dibenahi. Mahmud juga menyinggung beban hidup warga yang menurutnya masih belum ringan.
“Rakyat mah kan BBM naik aja masih bisa haha, hihi, atuh, a. Jadi mending nyari yang pantes lah, yang dibutuhin sarerea (semua orang),” ujarnya kepada detikJabar.
| Narasumber | Lokasi | Sikap | Alasan Utama |
|---|---|---|---|
| Mahmud, 56 tahun | BEC, Bandung | Kurang mendesak | Ekonomi dan pendidikan lebih penting |
| Ganjar, 37 tahun | Dago, Bandung | Ragu terhadap usulan | Kultur daerah tidak semuanya sama |
| Sudiran, 50 tahun | Masjid Istiqomah, Bandung | Netral | Setuju jika penting, asal kebijakan rakyat tidak dilupakan |
Kekhawatiran soal daerah yang budayanya berbeda
Ganjar, 37 tahun, pedagang kelontong di Dago, Kota Bandung, mempersoalkan dampak perubahan nama jika diterapkan ke seluruh wilayah. Ia menilai tidak semua daerah di Jawa Barat memiliki kultur yang sama dengan kawasan yang lekat dengan Bahasa Sunda.
Ia menyebut Cirebon dan Indramayu sebagai contoh wilayah yang menurutnya tidak memakai Bahasa Sunda dalam keseharian. Ganjar juga menyinggung Depok dan Bekasi yang dianggap lebih dekat secara budaya dengan Jakarta.
“Kan di sana mah ngomongnya juga enggak pake Bahasa Sunda, masak mau dipaksain. Terus yang di Depok, Bekasi, kan lebih deketnya sama Jakarta, budayanya otomatis beda juga,” katanya.
Ada yang memilih menunggu arah kebijakan
Berbeda dengan dua pedagang tadi, Sudiran, 50 tahun, pedagang kopi di Masjid Istiqomah, memilih bersikap netral. Ia hanya mengikuti perkembangan wacana yang ramai dibicarakan.
Sudiran tidak keberatan bila perubahan nama benar-benar dinilai penting. Meski begitu, ia mengingatkan agar pemerintah tetap memikirkan kebijakan yang langsung menyentuh rakyat.
“Kalau saya mah ikut-ikutan aja kang, setuju-setuju aja. Kalau emang dirasa penting, silakan diganti. Asalkan kebijakan buat rakyatnya juga jangan sampe dilupain, gitu aja,” ucapnya.
Respons para pedagang ini memperlihatkan jarak antara wacana politik dan kebutuhan yang mereka hadapi setiap hari. Di tengah pembahasan di level legislatif, perhatian warga di Bandung masih tertuju pada urusan yang dianggap lebih mendesak dan lebih terasa dampaknya.
