Ali Al-Zaidi mendadak menjadi nama penting dalam politik Irak setelah blok Syiah utama, Coordination Framework, memilihnya sebagai kandidat kompromi untuk kursi perdana menteri. Presiden Nizar Amedi kemudian menunjuk pria berusia 40 tahun itu sebagai prime minister-designate dan memberi tugas untuk membentuk pemerintahan baru.
Penunjukan ini muncul saat Irak masih terjebak dalam kebuntuan politik yang panjang dan bayang-bayang krisis konstitusional. Di tengah pertarungan pengaruh internal dan tekanan kekuatan asing, al-Zaidi dipandang sebagai figur yang relatif dapat diterima oleh banyak pihak.
Profil nonpolitik yang jadi pembeda
Ali al-Zaidi berbeda dari banyak tokoh yang biasanya mengisi jabatan puncak di Irak karena ia tidak memiliki rekam jejak di pemerintahan. Ia lahir di Baghdad dari keluarga terkemuka asal provinsi selatan Dhi Qar, lalu membangun reputasi di sektor swasta dan dunia akademik.
Pendidikan formalnya juga mendukung citra profesional yang ia bawa ke panggung politik. Ia meraih gelar sarjana hukum dan keuangan, lalu melanjutkan studi hingga memperoleh gelar magister perbankan dan keuangan.
Nama al-Zaidi juga tercatat sebagai anggota Iraqi Bar Association. Status itu menambah lapisan kredibilitasnya sebagai sosok yang lebih dikenal lewat kapasitas profesional ketimbang pengalaman politik praktis.
Jejak bisnis yang luas
Di dunia usaha, al-Zaidi memimpin National Holding Company, konglomerat yang berdiri pada 2017. Perusahaan itu bergerak di sejumlah sektor strategis, termasuk pertanian, properti, perbankan, logistik, dan energi terbarukan.
Keterlibatannya tidak berhenti pada bisnis. Ia juga memegang peran di sektor pendidikan dan kesehatan melalui jabatan sebagai ketua dewan Shaab University dan Ishtar Medical Institute.
Latar belakang ini membuat al-Zaidi dikenal di lebih dari satu bidang. Dalam konteks Irak yang tengah mencari figur teknokratik, kombinasi bisnis, akademik, dan hukum itu menjadi modal yang menonjol.
Dipilih saat kubu Syiah terpecah
Pencalonan al-Zaidi tidak lahir dari dukungan yang mulus. Coordination Framework disebut mengalami perpecahan serius, sehingga koalisi itu akhirnya beralih dari politisi senior ke figur bisnis yang dinilai lebih netral.
Sebelumnya, nama mantan perdana menteri Nouri al-Maliki sempat menguat. Namun pencalonannya terkendala penolakan keras dari Presiden AS Donald Trump, disertai tekanan Washington yang antara lain menghentikan kerja sama dan pendanaan untuk aparat keamanan Irak.
Amerika Serikat juga memberi peringatan kepada pemerintah yang dipengaruhi tokoh-tokoh pro-Iran dan kelompok bersenjata. Dalam situasi seperti itu, pilihan terhadap al-Zaidi muncul sebagai jalan tengah yang dianggap lebih aman secara politik.
Nama Bassem al-Badry juga pernah didorong sebagai alternatif. Akan tetapi, rival-rival politik menolak opsi itu karena khawatir hanya akan memperkuat posisi faksi al-Maliki.
Mengapa dianggap lebih mudah diterima
Minimnya pengalaman politik justru menjadi alasan utama al-Zaidi dilihat sebagai kandidat kompromi. Dalam situasi polarisasi tajam, ia dipersepsikan sebagai “kertas kosong” yang belum punya banyak beban konflik dengan blok domestik maupun kekuatan luar.
Koalisi pengusungnya menilai sosok seperti al-Zaidi bisa berbicara dengan Washington dan komunitas internasional lewat bahasa kepentingan ekonomi. Pendekatan itu dinilai penting karena Irak masih berada di persimpangan pengaruh Iran dan Amerika Serikat.
Penilaian itu juga sejalan dengan kebutuhan politik yang lebih pragmatis. Banyak pihak melihat Irak tidak hanya membutuhkan politisi berpengalaman, tetapi juga pengelola yang mampu bergerak di tengah tekanan keamanan, ekonomi, dan geopolitik.
Sorotan pada latar keuangan
Profil al-Zaidi di sektor perbankan ikut menarik perhatian publik. Ia pernah memimpin dewan Al-Janoob Islamic Bank, sementara laporan lokal dan pengawas keuangan disebut mencatat bahwa bank itu sebelumnya pernah menghadapi sanksi dari Bank Sentral Irak.
Catatan tersebut membuat latar finansialnya tak lepas dari sorotan. Meski begitu, para pendukungnya menilai pengalaman bisnis dan keuangan justru bisa membantu pemerintahan baru mengambil pendekatan yang lebih realistis.
Dalam pandangan mereka, Irak membutuhkan figur yang mampu memahami jejaring ekonomi sekaligus membaca tekanan eksternal. Di titik ini, pengalaman al-Zaidi di dunia usaha dianggap bisa menjadi alat negosiasi yang berguna.
Tantangan membentuk kabinet
Al-Zaidi kini memiliki waktu 30 hari untuk menyerahkan daftar kabinet ke parlemen. Ia juga harus mengamankan dukungan sedikitnya 167 anggota dewan agar bisa melangkah ke tahap berikutnya.
Secara hitung-hitungan politik, posisinya belum tertutup. Blok Syiah yang mengusungnya menguasai 185 dari total 329 kursi, sehingga peluang untuk lolos tetap terbuka.
Namun tugas yang menunggu jauh lebih berat daripada sekadar membentuk kabinet. Irak masih menghadapi tekanan konflik regional yang melibatkan Iran, dampak ekonomi dari penutupan Selat Hormuz, dan perdebatan panjang soal Popular Mobilisation Forces atau PMF.
Washington juga ingin membatasi pengaruh kelompok pro-Iran di dalam PMF. Dalam waktu yang sama, sebagian faksi bersenjata sebelumnya dikaitkan dengan serangan terhadap kepentingan AS dan negara-negara di kawasan, sehingga posisi perdana menteri baru akan sangat bergantung pada kemampuannya menjaga keseimbangan politik dan keamanan.
