PDI Perjuangan masih menunggu jawaban Badan Gizi Nasional (BGN) atas surat permintaan data kader yang diduga terlibat dalam pengadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika tidak ada respons, partai menyatakan akan mengirimkan surat kedua kepada BGN.
Permintaan data itu menjadi penting bagi PDIP untuk memastikan program yang diperuntukkan bagi rakyat tidak dipakai sebagai ruang mencari keuntungan pribadi. Partai juga ingin memiliki dasar informasi yang jelas sebelum mengambil langkah penertiban terhadap kadernya.
Surat Dikirim Setelah Pernyataan Pejabat BGN
Permohonan PDIP muncul setelah ada pernyataan dari petinggi BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui SPPG. PDIP kemudian meminta data untuk menelusuri apakah terdapat kader partainya yang berkaitan dengan pengadaan tersebut.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan surat resmi dari DPP PDIP hingga saat itu belum memperoleh jawaban. Ia menyampaikan hal tersebut kepada wartawan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, pada Sabtu (18/7/2026).
“Nah, terkait dengan surat yang dikirim oleh DPP PDI Perjuangan sampai sekarang belum mendapat jawaban,” kata Hasto. Menurut dia, surat itu dikirim sebagai tindak lanjut atas pernyataan yang datang dari otoritas Badan Gizi Nasional.
| Tahap | Langkah PDIP | Status |
|---|---|---|
| Surat pertama | Meminta data kader yang diduga terkait pengadaan MBG melalui SPPG | Belum mendapat jawaban dari BGN |
| Surat kedua | Mengajukan kembali permintaan data kepada BGN | Akan dikirim jika belum ada respons |
Data Dibutuhkan untuk Koreksi Internal
Hasto menegaskan PDIP membutuhkan data tersebut agar langkah koreksi internal tidak dilakukan tanpa informasi yang memadai. Partai ingin mengetahui secara pasti apakah ada kader yang benar-benar terlibat dalam proses pengadaan program tersebut.
“Karena yang mengucapkan adalah otoritas dari Badan Gizi Nasional, maka partai kemudian mengirimkan surat agar kami dapat melakukan suatu langkah-langkah koreksi dan menertibkan di internal kami,” tuturnya. Dalam penjelasannya, PDIP tidak menyebut nama kader maupun rincian dugaan keterlibatan yang sedang dimintakan kepada BGN.
Permintaan itu tidak serta-merta menyatakan adanya kader PDIP yang terbukti terlibat dalam pengadaan MBG. Data dari BGN justru diminta untuk menelusuri dan memastikan informasi tersebut sebelum partai menentukan tindakan internal.
Larangan Mencari Keuntungan dari Program Rakyat
Menurut Hasto, PDIP telah memiliki kebijakan yang melarang anggota serta kadernya mencari keuntungan dari program pemerintah yang seharusnya didedikasikan bagi kepentingan rakyat. Ketentuan itu disebut berlaku pula terhadap program Makan Bergizi Gratis.
“Karena partai sudah mengambil suatu kebijakan setiap anggota dan kader partai dilarang untuk terlibat di dalam suatu proses mencari keuntungan dari program yang seharusnya didedikasikan untuk kepentingan rakyat tersebut,” ujar Hasto. Pernyataan itu menegaskan posisi partai bahwa program publik tidak boleh dijadikan sarana kepentingan pribadi.
BGN belum memberikan jawaban atas surat PDIP hingga Hasto menyampaikan keterangannya. PDIP menyatakan akan menempuh langkah surat kedua apabila permintaan informasi tersebut tetap tidak memperoleh balasan.
“Ya kalau belum ada jawaban ya nanti kita kirim surat yang kedua ya,” pungkas Hasto. Partai menunggu data dari BGN untuk menentukan langkah koreksi dan penertiban apabila keterlibatan kader dalam pengadaan program itu memang ditemukan.