Desakan agar PBNU membentuk Baitul Maal mencuat di tengah dorongan menjaga kemandirian organisasi dan marwah ulama dari tarik-menarik politik praktis. Forum Gawagis Nusantara bersama Majelis Kaum Muda NU Mataraman dan sejumlah elemen pemuda Nahdliyin menyuarakan gagasan itu saat Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Pondok Pesantren Ploso, Kabupaten Kediri.
Arah dorongan tersebut cukup jelas, yaitu membuat NU lebih kuat secara kelembagaan, ekonomi, dan moral. Di saat yang sama, forum itu meminta PBNU tetap menjaga muruah ulama agar tidak terseret kepentingan politik praktis.
Potensi Ekonomi Warga NU Dinilai Sangat Besar
Para peserta menilai NU perlu kembali menegaskan semangat Khittah 1926 dan memperkuat tata kelola ekonomi. Menurut mereka, organisasi tidak semestinya bergantung pada dukungan pihak luar jika ingin tetap mandiri dalam mengambil keputusan.
Pengurus Pondok Pesantren Darul Hikam Joresan Ponorogo, Gus Nabil Hasbullah, menyebut potensi ekonomi warga NU sangat besar dan perlu dikelola secara profesional. Ia menyoroti jumlah warga NU yang diperkirakan lebih dari 100 juta orang sebagai modal sosial yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Gus Nabil juga menilai zakat, infak, dan sedekah warga NU bisa menjadi sumber pendanaan yang kuat apabila dihimpun dengan transparan. Dengan sistem yang terpusat dan akuntabel, ia menyebut potensi itu bahkan dapat mencapai triliunan rupiah.
Baitul Maal Dipandang Bisa Perkuat Sistem Keuangan
Koordinator Wilayah Mataraman Barat, Gus Rendra, menegaskan bahwa kemandirian ekonomi adalah fondasi bagi kemandirian politik organisasi. Ia menilai selama NU masih bergantung pada bantuan dari luar, ruang gerak organisasi akan sulit sepenuhnya independen.
Gus Rendra memperkirakan dana yang terkumpul bisa melampaui Rp 20 triliun jika sekitar 25 juta warga NU rutin menunaikan zakat mal sebesar Rp 500.000 hingga Rp 1 juta per tahun. Dana itu, menurut dia, cukup untuk menopang program organisasi, termasuk operasional pengurus cabang dan pelaksanaan muktamar.
Usulan pembentukan Baitul Maal juga dipandang sebagai mekanisme yang bisa memperkuat sistem keuangan organisasi. Melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang baik, dana internal tidak hanya menjadi sumber pembiayaan, tetapi juga instrumen untuk memperkuat kerja kelembagaan NU.
Sikap terhadap Muktamar dan Tata Kelola Organisasi
Forum Gawagis Nusantara juga menyatakan dukungan agar Muktamar ke-35 NU digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Mereka menilai pesantren itu memiliki tradisi keilmuan, spiritualitas, dan kultur pesantren yang kuat untuk menjadi lokasi forum tertinggi NU.
Di sisi lain, forum itu menyampaikan catatan kritis terhadap sejumlah wacana yang berkembang. Mereka menolak pembatasan kewenangan unsur Syuriyah karena dinilai sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam tata kelola NU.
Forum tersebut juga menolak penerapan sistem zonasi dalam mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi atau AHWA. Menurut mereka, kebijakan itu berpotensi mengurangi soliditas ulama sepuh dan membatasi hak konstitusional pengurus cabang.
Menjaga Marwah Ulama di Tengah Dinamika Politik
Di tengah dinamika politik nasional, Forum Gawagis Nusantara meminta PBNU tetap menjaga independensi organisasi. Mereka menilai NU perlu terus berkontribusi dalam kehidupan berbangsa melalui jalur konstitusional tanpa terseret kepentingan politik praktis.
Forum itu menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan bukan untuk mendukung figur tertentu. Fokus utamanya adalah memperkuat sistem agar NU tetap menjadi kekuatan moral, keagamaan, dan sosial yang mandiri.
Gus Rendra menegaskan bahwa yang didorong adalah penguatan sistem, bukan soal siapa yang akan memimpin. Dengan kemandirian yang lebih kuat, NU dinilai bisa terus menjalankan khidmah kepada umat tanpa kehilangan marwah ulama.
