Pantai utara Jawa kini bukan lagi sekadar menghadapi abrasi, melainkan krisis pesisir yang sudah terlihat nyata di banyak titik. BRIN mencatat 65,8% garis pantai dari Kabupaten Serang hingga Kabupaten Situbondo telah tergerus.
Dampaknya tidak berhenti pada hilangnya daratan. Kualitas lingkungan pesisir ikut tertekan, permukiman warga terancam, dan infrastruktur ekonomi di sepanjang pantura berada dalam risiko karena garis pantai terus mundur.
Wilayah rapuh di atas endapan muda
Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Tubagus Solihuddin, memaparkan temuan itu dalam kegiatan Expose Organisasi Riset Kebumian dan Maritim serta Focus Group Discussion bertema “Pantura Tangguh, Indonesia Lestari untuk Integrasi Sains, Inovasi, dan Ketahanan Pesisir” di Gedung B.J. Habibie, Jakarta. Ia menekankan bahwa pantura menanggung tekanan besar karena menjadi kawasan padat pembangunan sekaligus pusat aktivitas ekonomi.
Tubagus menjelaskan, 84% Pantai Utara Jawa tersusun dari endapan pluvial dan endapan delta yang belum terkonsolidasi kuat. Kondisi geologi ini membuat tanah mudah mengalami erosi dan pemampatan, sehingga pesisir menjadi semakin rentan.
Kerentanan itu makin berat karena 83% panjang Pantura berada di dataran rendah dengan elevasi di bawah 10 meter. Bentuk lahan seperti ini sangat sensitif terhadap perubahan muka air dan gangguan garis pantai.
Erosi lebih cepat daripada penambahan daratan
Analisis perubahan garis pantai menggunakan Citra Satelit Sentinel pada periode 2000 hingga 2024 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Laju erosi mencapai 65,8%, sedangkan akresi atau penambahan daratan hanya 34,2%.
Tubagus menyoroti bahwa erosi paling masif justru terjadi di lingkungan delta, padahal kawasan itu secara alami menjadi area sedimentasi. Situasi ini berkaitan dengan modifikasi di hulu, termasuk kanalisasi, pembelokan sungai, dan pembangunan bendungan yang memutus suplai sedimen ke muara.
Dampak yang sudah terlihat di lapangan
Sejumlah titik di pantura telah merasakan konsekuensi langsung dari mundurnya garis pantai. Di Tanjung Pontang, Serang, daratan seluas 1,72 kilometer persegi hilang akibat pembelokan aliran Sungai Ciujung Baru.
Di Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi, air laut merangsek hingga 4 kilometer ke daratan. Kondisi itu menenggelamkan infrastruktur publik secara permanen dan merendam lebih dari 1.000 hektare tambak warga.
Kerusakan serupa juga terjadi di wilayah lain. Di Legonkulon, Subang, intrusi air laut sejauh 2 kilometer merendam 700 hektare tambak, sementara di Krangkeng, Indramayu, abrasi menggerus jalan desa sepanjang 500 meter hingga 1 kilometer.
Demak menjadi salah satu titik yang paling disorot karena air laut kembali masuk sejauh 5 hingga 6 kilometer ke daratan. Wilayah yang pada abad 15-16 dikenal sebagai Selat Muria itu kini menelan sawah dan kawasan permukiman.
Ancaman datang dari tiga arah sekaligus
Selain abrasi, pantura juga menghadapi kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah. Berdasarkan pemodelan data altimetri 1993-2025, kenaikan muka air laut di pantura mencapai rata-rata 0,41 hingga 0,42 sentimeter per tahun, atau 15,5 sentimeter dalam 32 tahun.
Penurunan muka tanah memperburuk keadaan di banyak kota dan kabupaten pesisir. Berdasarkan data geospasial 2017-2023, laju amblesan tertinggi tercatat di Demak sebesar 16 cm/tahun, disusul Jakarta 15 cm/tahun, Sidoarjo 14 cm/tahun, dan Pekalongan 11 cm/tahun.
Surabaya juga mengalami penurunan muka tanah 8 cm/tahun. Brebes tercatat 7 cm/tahun, sedangkan Serang, Cirebon, dan Indramayu masing-masing 6 cm/tahun.
BRIN menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar isu lokal, karena Pantura Jawa merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Krisis pesisir di kawasan ini menyentuh kepentingan yang jauh lebih luas dan menuntut perhatian serius dari banyak pihak.