Otoritas Jasa Keuangan menargetkan aturan demutualisasi bursa pasar modal rampung pada September 2026. Agenda ini menjadi salah satu langkah terbesar dalam pembenahan pasar modal Indonesia, dengan fokus pada integritas perdagangan dan likuiditas saham.
Perubahan itu disiapkan sebagai payung hukum baru agar struktur bursa bisa berjalan dengan lebih jelas. OJK juga menempatkan reformasi pasar modal dalam kerangka yang lebih luas, bukan hanya soal aturan bursa, tetapi juga soal transparansi dan penegakan hukum.
Demutualisasi Jadi Titik Tekan Utama
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyebut pembahasan demutualisasi sudah masuk dalam pertemuan dinas bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Kepada Suara.com, Friderica mengatakan, “Beberapa inisiatif baru seperti rencana demutualisasi bursa yang insyaallah nanti POJK-nya akan selesai di September.”
Friderica menegaskan OJK tidak berjalan sendiri dalam agenda ini. Dalam forum yang sama, OJK memaparkan progres reformasi pasar modal yang sedang dikerjakan dan menjadi perhatian pemerintah.
Fokus kebijakannya adalah memperkuat integritas pasar saham dan membuat perdagangan lebih likuid. Dua hal itu dipandang sebagai fondasi agar pasar modal Indonesia semakin kredibel di mata pelaku pasar.
| Langkah OJK | Tujuan | Status |
|---|---|---|
| Demutualisasi bursa | Memperkuat reformasi pasar modal | Ditargetkan selesai September 2026 |
| High shareholder concentration (HSC) | Menyaring saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi | Sudah diterapkan |
| Keterbukaan kepemilikan saham | Meningkatkan transparansi pasar | Sudah diterapkan |
| Kebijakan free float | Mendorong porsi saham publik yang memadai | Dijalankan bertahap |
Menjawab Sorotan MSCI
OJK juga merespons concern yang sebelumnya diajukan lembaga pemeringkat global MSCI. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah menambahkan sistem penyaringan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholder concentration (HSC).
Di sisi lain, OJK memperkuat keterbukaan kepemilikan saham dan menjalankan kebijakan free float secara bertahap. Friderica menjelaskan, penerapan free float memang membutuhkan waktu karena dilakukan dalam rentang satu, dua, hingga tiga tahun.
Penegakan hukum juga menjadi bagian penting dari reformasi ini. Friderica menegaskan pembenahan integritas pasar tidak bisa dilepaskan dari enforcement yang tegas agar hasilnya benar-benar terasa.
Dengan arah kebijakan tersebut, OJK ingin mendorong pasar modal Indonesia menjadi lebih likuid, kredibel, dan berintegritas tinggi. Demutualisasi bursa pun diposisikan sebagai salah satu tonggak penting untuk mencapai tujuan itu.