Percepatan konektivitas infrastruktur di kepulauan Jawa Timur kembali mendapat sorotan. Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Nurul Huda, menilai akses antardaerah masih menjadi pekerjaan besar yang belum tuntas dan tidak bisa hanya dilihat dari kebutuhan daratan.
Menurut Huda, wilayah kepulauan membutuhkan perhatian yang sama besar agar mobilitas warga tidak terus bergantung pada perjalanan laut yang memakan waktu lama. Ia menegaskan bahwa pembangunan yang menyentuh kawasan kepulauan harus menjadi bagian dari agenda utama Pemprov Jatim.
Pelabuhan, penyeberangan, dan kapal masuk prioritas
Dalam keterangannya kepada Sudutkota.id pada Jumat (10/7/2026), Huda menyebut pembangunan di kepulauan tidak cukup berhenti pada jalan. Pelabuhan, sarana penyeberangan, dan peremajaan kapal juga harus dipercepat agar konektivitas benar-benar terbentuk.
Ia menyoroti kondisi warga di wilayah kepulauan yang masih harus menempuh perjalanan laut selama 6 hingga 8 jam. Dengan dukungan infrastruktur yang lebih layak, waktu tempuh itu diharapkan bisa dipersingkat dan aktivitas masyarakat menjadi lebih efisien.
| Fokus Infrastruktur | Masalah yang Disorot | Dampak yang Diharapkan |
|---|---|---|
| Jalan dan konektivitas antardaerah | Akses antarwilayah belum optimal | Mobilitas masyarakat lebih cepat |
| Pelabuhan dan penyeberangan | Perjalanan laut masih 6-8 jam | Waktu tempuh lebih singkat |
| Peremajaan kapal | Sarana transportasi perlu ditingkatkan | Layanan transportasi lebih memadai |
Efek ke layanan publik dan ekonomi daerah
Huda menilai infrastruktur yang baik akan langsung terasa dalam kehidupan masyarakat. Akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi disebut ikut terdorong ketika konektivitas antarwilayah semakin lancar.
Ia juga melihat penguatan infrastruktur sebagai faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur secara keseluruhan. Karena itu, Komisi D DPRD Jatim mendorong agar perhatian pemerintah provinsi tidak tertahan di proyek-proyek daratan saja.
APBN dinilai tak terelakkan untuk proyek besar
Huda menegaskan keterlibatan investor swasta dalam pembangunan infrastruktur bukan masalah selama mengikuti aturan yang berlaku. Namun, ia menyebut APBD Jawa Timur tidak mungkin menanggung seluruh kebutuhan pembangunan, termasuk proyek besar seperti jalan tol dan pelabuhan.
Menurut dia, sumber dana bisa berasal dari APBN, APBD, maupun investasi swasta, selama semuanya ditempatkan dalam skema teknis yang sesuai kebutuhan lapangan. Untuk pembangunan pelabuhan, dukungan pemerintah pusat dinilai sangat diperlukan karena nilai investasinya mencapai sekitar Rp 20 Triliun.
Dengan APBD Jatim yang disebut berada di kisaran Rp 27 Triliun hingga Rp 30 Triliun, pembiayaan proyek sebesar itu dinilai tidak realistis jika hanya mengandalkan dana daerah. Karena itu, Huda meminta Pemprov Jatim lebih aktif berkoordinasi dengan kementerian terkait agar proyek pelabuhan bisa segera direalisasikan.
Ia tetap optimistis pembangunan tersebut dapat terwujud selama perencanaannya matang dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Jawa Timur. Dorongan percepatan ini sekaligus menegaskan bahwa pembenahan infrastruktur kepulauan tidak bisa ditunda lagi jika Jawa Timur ingin memperkecil kesenjangan antardaerah.
