Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kini masuk ke pembahasan yang lebih serius, tetapi juga memunculkan penolakan dari sebagian kelompok budaya. Sorotan terbesar datang dari wilayah Pantura seperti Cirebon dan Indramayu, yang menilai nama tersebut belum tentu mewakili keberagaman identitas budaya di Jawa Barat.
DPRD Jawa Barat menegaskan prosesnya tidak akan berjalan sepihak. Seluruh elemen masyarakat disebut akan dilibatkan, termasuk kelompok yang memiliki pandangan berbeda terhadap usulan itu.
Uji publik di seluruh kabupaten dan kota
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati mengatakan penyempurnaan naskah akademik akan menjadi bagian penting dari pembahasan. Ia juga menyebut uji publik akan digelar di seluruh wilayah kabupaten dan kota, bahkan memungkinkan survei bersama 120 anggota DPRD.
Menurut Rahmat, partisipasi masyarakat menjadi syarat utama agar usulan perubahan nama provinsi memiliki landasan akademik dan aspirasi publik yang kuat. Karena itu, penyusunan naskah akademik dan konsultasi publik ditempatkan sebagai tahapan yang tidak bisa dilewati.
| Fokus Pembahasan | Keterangan | Pihak Terkait |
|---|---|---|
| Penyempurnaan naskah akademik | Menjadi dasar pembahasan usulan nama provinsi | Komisi I DPRD Jabar |
| Uji publik | Dilakukan di seluruh wilayah kabupaten dan kota | Seluruh elemen masyarakat |
| Survei | Mungkin dilakukan bersama 120 anggota DPRD | DPRD Jawa Barat |
Proses masih panjang
Rahmat menolak anggapan bahwa ada wilayah di Jawa Barat yang berada di luar cakupan Tatar Sunda. Ia menegaskan seluruh wilayah dalam Provinsi Jawa Barat saat ini adalah wilayah Sunda.
Setelah rapat kerja Komisi I bersama tim pengusul beberapa waktu lalu, DPRD kini menyusun skema pembahasan yang akan menjadi dasar pertimbangan pimpinan DPRD. Tahap ini disebut masih terus berjalan sebelum keputusan berikutnya diambil.
Komisi I DPRD Jabar juga berencana kembali mendalami usulan itu pada hari Selasa besok. Hasil pendalaman tersebut akan dipakai untuk menyusun skema proses sebelum masuk ke pertimbangan pimpinan DPRD.
Di tengah pro dan kontra yang berkembang, pembahasan nama Provinsi Sunda belum mengarah pada keputusan akhir. Namun, keterlibatan publik yang lebih luas kini menjadi penentu utama arah pembahasan di DPRD Jawa Barat.