Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Dayeng langsung menempatkan efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pekerjaan awal setelah naik jabatan. Arah kebijakan ini dipilih agar program tetap berjalan optimal tanpa menambah beban fiskal dan tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat.
Nanik menyebut anggaran MBG yang kini berada di kisaran Rp268 triliun masih bisa ditekan lewat pembenahan tata kelola. Dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026), ia menegaskan pemangkasan anggaran tidak boleh membuat sasaran program berkurang.
Penataan sasaran jadi langkah awal
BGN menyiapkan refocusing atau penataan ulang penerima manfaat untuk memastikan MBG lebih tepat sasaran. Kebijakan ini diarahkan agar program tidak menyebar ke titik yang belum menjadi prioritas dan penggunaan anggaran bisa lebih terukur.
“Hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran. Sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal Rp268 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi namun tidak mengurangi sasaran,” kata Nanik. Pernyataan itu menegaskan bahwa penghematan akan berjalan beriringan dengan target penerima yang tetap dijaga.
Moratorium dapur baru dan evaluasi dapur berjalan
Di saat yang sama, BGN menghentikan sementara pembangunan dapur-dapur baru untuk mendukung pelaksanaan MBG. Nanik menyebut langkah itu sebagai moratorium dapur titik-titik baru, yang diambil untuk menahan ekspansi sambil memperbaiki pengelolaan yang sudah ada.
Fokus berikutnya diarahkan ke dapur yang telah beroperasi. BGN melakukan evaluasi untuk membenahi fasilitas, meningkatkan standar, dan memperkuat pelatihan sumber daya manusia agar makanan yang dihasilkan tetap berkualitas.
Nanik juga memberi sinyal bahwa dapur yang tidak memenuhi standar tidak akan dibiarkan berjalan tanpa pengawasan. “Pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan SDM. Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspensi,” ujarnya.
Fokus bergeser ke wilayah 3T
Selain efisiensi internal, BGN menyiapkan perubahan fokus pelaksanaan MBG ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Pemerintah tengah merancang beberapa skema alternatif agar program di daerah tersebut tetap berjalan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Langkah itu menunjukkan bahwa efisiensi tidak hanya berarti memangkas biaya. Pemerintah juga sedang mengatur ulang prioritas agar pelaksanaan MBG bisa lebih tepat, terutama di daerah yang paling membutuhkan dukungan.
Perubahan arah ini menjadi salah satu agenda awal Nanik setelah memimpin BGN. Dengan pengendalian biaya, penataan sasaran, dan perbaikan standar dapur, lembaga itu kini menyiapkan fondasi baru untuk menjaga keberlanjutan MBG sambil menyesuaikan pelaksanaannya di lapangan.
Source: www.suara.com