Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan mutasi pejabat di lingkungannya tidak dipicu oleh kebocoran dokumen rencana perjalanan Menteri PU Dody Hanggodo ke Amerika Serikat. Menurut sumber internal kementerian, pergeseran ASN itu merupakan bagian dari penyegaran organisasi yang sudah berjalan lebih dulu.
Penjelasan ini muncul di tengah spekulasi yang ramai beredar di media sosial. Daftar lebih dari 100 nama ASN yang ikut disebut-sebut juga tidak dianggap sebagai satu gelombang mutasi tunggal.
Penyegaran Organisasi Jadi Alasan Utama
Sumber internal Kementerian PU kepada Suara.com mengatakan isu mutasi tidak terkait dengan dokumen yang bocor. Ia menyebut ada pejabat yang telah lama menjabat, sehingga rotasi dibutuhkan agar organisasi tidak jenuh.
“Sebenarnya isu mutasi itu bukan kaitannya sama dokumen bocor. Enggak ada hubungannya. Lebih kepada penyegaran di ASN aja. Ada yang sudah sekian tahun menjabat. Jadi biar tidak jenuh,” kata sumber tersebut di Jakarta, Rabu (15/7/2026).
| Fakta Utama | Keterangan |
|---|---|
| Alasan mutasi | Penyegaran organisasi dan rotasi ASN |
| Daftar yang beredar | Gabungan dari beberapa proses mutasi sejak tahun lalu |
| Kaitan dengan dokumen bocor | Disebut tidak ada hubungannya |
| Status Sekjen | Apri Artoto masih aktif menjalankan tugas |
Daftar yang beredar disebut sebagai akumulasi dari beberapa proses mutasi yang sudah berlangsung sejak tahun lalu. Karena itu, angka lebih dari 100 ASN yang muncul di ruang publik dinilai tidak tepat jika dibaca sebagai satu keputusan besar dalam satu waktu.
Menurut sumber yang sama, ada nama-nama dalam daftar yang sudah pensiun atau sudah dipindahkan ke jabatan lain yang lebih baik. Ia menilai narasi bahwa 118 atau lebih dari 100 ASN dimutasi karena dokumen bocor sebagai sesuatu yang tidak akurat.
Apri Artoto Masih Menjabat Sekjen
Isu lain yang ikut beredar adalah kabar bahwa Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto dicopot dan akan dipindahkan ke Papua. Sumber internal tersebut membantah kabar itu dan menegaskan Apri masih aktif bekerja sebagai sekjen.
“Enggak ada. Pak Sekjen masih ada di sini, masih kerja beliau. Kalau nyopot Sekjen kan mesti lewat keppres. Enggak bisa sembarangan copot-copot sekjen,” ujarnya.
Di tengah ramainya isu mutasi, Kementerian PU sebelumnya juga menjadi sorotan karena kabar ancaman sanksi terhadap pihak internal yang diduga membocorkan surat rencana perjalanan Dody beserta keluarganya. Dokumen yang beredar memuat nama anggota keluarga menteri dalam proses pengurusan visa dan memicu spekulasi luas di media sosial.
Meski begitu, kementerian menegaskan mutasi ASN adalah urusan internal yang sudah dimulai lebih dulu, bukan reaksi atas bocornya dokumen perjalanan tersebut. Dengan penjelasan ini, narasi yang menghubungkan dua isu itu disebut tidak memiliki dasar yang kuat.
