Isu pembatasan Pertalite untuk mobil bermesin di atas 1.400 cc kembali jadi sorotan karena disebut akan berlaku mulai 1 Juni 2026. Jika wacana itu benar diterapkan, dampaknya bisa langsung terasa ke banyak mobil keluarga yang selama ini dipakai harian.
Hingga kini, aturan tersebut belum sepenuhnya dikonfirmasi resmi oleh pihak berwenang. Namun, daftar mobil yang disebut berpotensi terdampak sudah memunculkan kekhawatiran luas, terutama di segmen 1.500 cc yang populasinya sangat besar di Indonesia.
MPV keluarga jadi kelompok paling disorot
Kelompok yang paling banyak disebut dalam isu ini adalah MPV keluarga. Segmen ini dikenal sangat populer karena dipakai untuk kebutuhan rumah tangga, perjalanan rutin, dan mobilitas harian.
Beberapa model yang masuk pembahasan antara lain Toyota Avanza varian 1.5, Toyota Veloz, Mitsubishi Xpander, dan Mitsubishi Xpander Cross. Ada juga Hyundai Stargazer, Suzuki Ertiga Hybrid, serta Suzuki XL7 Hybrid.
Model-model tersebut kerap disebut sebagai “mobil sejuta umat”. Karena itu, pembatasan Pertalite pada kelas ini akan langsung menyentuh banyak pengguna dan berpotensi menambah biaya operasional kendaraan.
SUV populer juga ikut masuk daftar
Bukan hanya MPV, deretan SUV bermesin di atas 1.400 cc juga disebut masuk kategori yang berpotensi terdampak. Daftar ini mencakup model yang cukup populer di berbagai kelas harga.
Nama-nama yang disebut antara lain Toyota Rush, Daihatsu Terios, Honda BR-V, dan Honda HR-V 1.5. Selain itu, ada Hyundai Creta, Chery Omoda 5, dan Wuling Almaz RS.
Di kelas yang lebih tinggi, ada Toyota Kijang Innova Zenix bensin, Honda CR-V Turbo, serta Toyota Fortuner bensin. Masuknya model-model itu menunjukkan bahwa wacana pembatasan tidak hanya menyentuh mobil murah atau menengah.
Sedan dan mobil premium tidak luput
Kategori sedan juga ikut disebut dalam pembahasan larangan ini. Mobil bermesin besar dan berperforma tinggi dinilai berpotensi tidak lagi bisa membeli Pertalite jika batas 1.400 cc benar diterapkan.
Beberapa model yang disebut adalah Honda Civic RS, Mazda 3, dan Toyota Camry. Kendaraan seperti ini memang sejak lama lebih cocok menggunakan BBM beroktan tinggi untuk menjaga performa mesin.
Karena itu, sebagian model sedan dan premium sebenarnya sudah lebih dekat dengan karakter penggunaan BBM non-subsidi. Meski begitu, penyebutan mereka tetap memperluas daftar kendaraan yang kemungkinan terdampak.
Arah kebijakan dan sistem pengawasan
Pembatasan BBM subsidi disebut berkaitan dengan upaya agar subsidi energi lebih tepat sasaran. Kebijakan ini juga dikaitkan dengan dorongan untuk menekan beban anggaran negara.
Pengawasan diperkirakan akan mengandalkan digitalisasi melalui MyPertamina dan identifikasi kendaraan di SPBU. Sistem seperti ini dinilai bisa membantu memilah kendaraan yang berhak dan tidak berhak membeli BBM subsidi.
Meski begitu, penerapan teknis di lapangan tetap menjadi perhatian. Kebijakan yang menyentuh jutaan kendaraan membutuhkan dasar aturan yang jelas agar tidak memicu kebingungan di masyarakat.
Statusnya belum final
Poin terpenting dari isu ini adalah belum adanya kepastian final dari pejabat berwenang soal larangan Pertalite untuk mobil di atas 1.400 cc mulai Juni 2026. Artinya, informasi yang beredar belum bisa dianggap sebagai keputusan resmi yang sudah berlaku.
Sebelumnya, pembatasan BBM subsidi yang pernah dibahas pemerintah lebih banyak dikaitkan dengan kuota pembelian harian. Pendekatan itu berbeda dengan larangan berdasarkan kapasitas mesin kendaraan.
Situasi ini membuat publik kembali memperdebatkan arah subsidi BBM di Indonesia. Di satu sisi, ada dorongan agar subsidi benar-benar tepat sasaran, tetapi di sisi lain masyarakat masih menunggu kejelasan aturan sebelum mengubah kebiasaan penggunaan BBM.
