Presidium Relawan, Mitra, dan Simpatisan Makan Bergizi Gratis (MBG) bersiap menggelar aksi nasional di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi ini membawa dukungan terhadap keberlanjutan program MBG sekaligus dorongan agar tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN) dibenahi.
Koordinator Aksi Presidium Relawan, Mitra, dan Simpatisan MBG, Ahmad Yazdi, mengatakan gerakan itu lahir dari penyatuan relawan, mitra, dan simpatisan yang menilai program makan bergizi masih sangat dibutuhkan masyarakat. Ia menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/7/2026).
Massa datang dari berbagai daerah
Aksi di Patung Kuda akan melibatkan relawan, pekerja dapur, pemasok bahan pangan, hingga petani dari banyak wilayah. Peserta disebut berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, hingga Aceh.
Relawan dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T yang berada di Jakarta juga ikut terlibat. Presidium mengklaim aksi itu bakal diikuti 1 juta massa dari berbagai latar belakang.
| Aspek | Detail |
|---|---|
| Lokasi aksi | Patung Kuda, Jakarta Pusat |
| Peserta | Relawan, pekerja dapur, pemasok bahan pangan, petani, dan relawan 3T |
| Wilayah asal | DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Aceh |
| Perkiraan massa | 1 juta orang |
Empat tuntutan utama yang dibawa
Presidium menyiapkan empat tuntutan kepada pemerintah dan lembaga terkait. Isinya menyoroti keberlanjutan program, komunikasi antar pemangku kepentingan, percepatan layanan di wilayah 3T, dan kebutuhan payung hukum yang lebih kuat.
| No | Tuntutan |
|---|---|
| 1 | Mendukung keberlanjutan Program MBG sebagai bagian dari upaya mewujudkan Generasi Emas 2045 dan pemerataan ekonomi kerakyatan. |
| 2 | Meminta pimpinan BGN memfasilitasi forum diskusi bersama seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program. |
| 3 | Mendorong percepatan operasional dapur SPPG di wilayah 3T sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto. |
| 4 | Meminta DPR RI segera menyusun undang-undang yang mengatur pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar memiliki kepastian hukum. |
Yazdi menegaskan bahwa program sebesar MBG memerlukan dasar hukum yang jelas. Menurut dia, kepastian hukum akan membuat pengelolaan program lebih transparan dan memberi kejelasan bagi semua pihak yang terlibat.
Sikap panitia soal tudingan massa bayaran
Menanggapi isu soal kemungkinan adanya massa bayaran, Yazdi menyebut bantuan transportasi bagi peserta merupakan bentuk fasilitasi dari para mitra. Ia menekankan bahwa banyak peserta datang dari luar daerah dan kehadiran mereka didorong oleh keinginan menyuarakan keberlanjutan program.
“Kalau mereka membutuhkan biaya transportasi, tentu itu menjadi bagian dari dukungan mitra,” kata Yazdi. Ia menambahkan bahwa peserta hadir bukan karena dipaksa, melainkan karena ingin menunjukkan dukungan terhadap MBG.
Sorotan pada pelaksanaan program di lapangan
Di tengah berbagai kritik yang sempat muncul, Yazdi meminta publik tidak hanya melihat persoalan yang viral. Ia menilai masih banyak dapur MBG yang bekerja baik setiap hari dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, kerja dapur yang berjalan lancar dan dampaknya bagi anak-anak Indonesia juga perlu mendapat perhatian. Dalam pandangan presidium, keberhasilan di lapangan tetap penting dicatat bersamaan dengan evaluasi terhadap kekurangan yang ada.
