Badan Gizi Nasional menghentikan sementara kerja sama dengan sejumlah mitra dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Kebijakan ini berjalan bersamaan dengan rencana pemeriksaan dan penataan ulang sekitar 27 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
Langkah tersebut bukan penutupan permanen bagi mitra yang selama ini terlibat dalam program. BGN menyatakan penghentian sementara diperlukan untuk mengevaluasi kesiapan operasional dan membenahi persoalan yang muncul di lapangan.
Evaluasi Menjangkau Ribuan Titik Layanan
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Mayjen TNI (Purn) Trenggono, menegaskan bahwa status penghentian kerja sama tidak berlaku seterusnya. Ia menyampaikan penjelasan itu setelah sejumlah mitra mendatangi BGN untuk menyampaikan keluhan serta mempertanyakan kebijakan tersebut.
Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 17 Juli 2026, Trenggono meminta waktu bagi lembaganya untuk melakukan pembenahan. “Yang jelas kita menjawab bahwa tentang penghentian sementara ini bukan seterusnya, jadi penghentian sementara. Kita berikan waktu dong untuk menata kembali,” kata Trenggono.
Penataan diarahkan agar seluruh layanan dalam Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan BGN. Pemeriksaan tidak hanya menyasar satu kelompok layanan, melainkan seluruh SPPG yang berkaitan dengan pelaksanaan program.
| Aspek | Cakupan | Tindakan BGN |
|---|---|---|
| SPPG pelaksana MBG | Sekitar 27 ribu SPPG | Diperiksa dan ditata ulang |
| SPPG di wilayah 3T | Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar | Diberi waktu untuk pembenahan |
| Kerja sama mitra | Sejumlah mitra MBG | Dihentikan sementara selama evaluasi |
Trenggono menyebut jumlah SPPG yang akan dicek kembali mencapai 27 ribu lebih unit. “Sejumlah 27.000 sekian ini akan kita cek lagi, kita tata kembali,” ujarnya.
Wilayah 3T Ikut Menjadi Perhatian
BGN juga memasukkan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T ke dalam agenda pembenahan. Wilayah ini akan memperoleh waktu dalam proses penataan agar layanan dapat dijalankan lebih optimal.
Penerapan standar operasional secara menyeluruh menjadi salah satu perhatian dalam evaluasi tersebut. BGN memandang proses perbaikan perlu mencakup kebutuhan penataan di berbagai wilayah, termasuk daerah dengan tantangan layanan yang berbeda.
Meski kerja sama sementara dihentikan, jalur komunikasi dengan mitra terdampak tetap dibuka. Trenggono mengatakan dialog akan dijadwalkan pada waktu yang tepat agar keluhan dan rencana perbaikan dapat dibahas dengan baik.
“Kita juga memberikan kesempatan, namun nanti kita carikan waktu yang tepat supaya kita bisa berdialog dengan baik,” kata Trenggono. Pernyataan itu menegaskan bahwa evaluasi tata kelola tetap disertai ruang komunikasi bagi mitra.
Pemerintah Kaji Hambatan dan Dugaan Penyalahgunaan
Penataan SPPG berlangsung ketika pemerintah menaruh perhatian pada sejumlah hambatan dalam pelaksanaan MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengatakan persoalan program akan dikaji setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Rabu 15 Juli 2026.
Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menyebut pembahasan itu diarahkan untuk menangani hambatan maupun dugaan penyalahgunaan. “Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan,” katanya.
Salah satu hal yang akan diperiksa adalah titik lokasi yang dinilai layak menerima layanan, tetapi belum memiliki SPPG. Pemerintah juga menyoroti titik yang telah ditentukan dan lokasi yang sudah dibangun, namun belum memiliki dapur operasional.
Persoalan itu menunjukkan bahwa pembenahan program mencakup kesiapan fasilitas, penetapan titik layanan, dan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan. Pemeriksaan ribuan SPPG kini menjadi bagian penting dari upaya BGN memperbaiki pelaksanaan layanan gizi di berbagai daerah.