Program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini tidak hanya diuji dari sisi pelaksanaan, tetapi juga dari arah kebijakannya. Di tengah evaluasi tata kelola Badan Gizi Nasional, Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, Prof Sri Raharjo, menilai tujuan utama MBG perlu dipahami dengan lebih tepat.
Menurut Sri, MBG dirancang untuk meningkatkan status gizi masyarakat, bukan diposisikan sebagai program percepatan penurunan stunting. Perbedaan tujuan itu penting karena sasaran, mekanisme, dan ukuran keberhasilannya tidak bisa disamakan begitu saja.
MBG Bukan Program Stunting
Sri menilai ada kekeliruan persepsi ketika MBG dianggap sebagai jawaban langsung atas stunting. Ia menyebut pemerintah sebenarnya sudah memiliki pengalaman panjang dalam menjalankan program penurunan stunting yang melibatkan banyak kementerian dan pemerintah daerah.
Karena itu, MBG semestinya dibangun dari pengalaman tersebut agar lebih tepat sasaran. Fokusnya dinilai harus berada pada kelompok yang status gizinya kurang atau hidup di wilayah marginal, bukan semata pada besarnya angka penerima manfaat.
Sorotan pada Target Besar dan Kesiapan Lapangan
Sri juga menyoroti penekanan pemerintah pada target sekitar 82 juta penerima manfaat. Menurut dia, dorongan mengejar angka besar membuat kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan sistem keamanan pangan belum sepenuhnya matang.
Kondisi itu disebut ikut tercermin dari sejumlah kasus keracunan makanan pada fase awal pelaksanaan program. Karena skalanya besar, MBG dinilai membutuhkan kesiapan operasional yang benar-benar kuat sebelum dijalankan secara luas.
| Isu | Catatan Sri Raharjo | Dampak yang Disorot |
|---|---|---|
| Sasaran program | Harus menyasar kelompok dengan status gizi kurang dan wilayah marginal | Program lebih tepat sasaran |
| Target penerima | Angka 82 juta dinilai terlalu dikejar sejak awal | Aspek pendukung berisiko tertinggal |
| Kesiapan lapangan | Infrastruktur, SDM, dan keamanan pangan belum siap penuh | Risiko masalah operasional meningkat |
Anggaran Besar dan Rantai Pelaksana yang Panjang
Selain target, Sri menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan melalui pembentukan Badan Gizi Nasional. Ia menilai pendekatan lintas sektor seperti pada program penurunan stunting lebih sistematis dibanding membangun lembaga baru dengan kebutuhan dana yang besar.
Struktur pelaksana MBG yang melibatkan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, yayasan, dan mitra pelaksana juga disebut menciptakan rantai birokrasi yang panjang. Dalam kondisi seperti itu, pengawasan harus lebih ketat agar penyaluran anggaran tidak menyimpang.
Sri menegaskan bahwa dugaan korupsi tidak selalu lahir dari perilaku individu semata. Desain program yang terlalu berlapis juga dapat membuka peluang penyimpangan dalam pelaksanaan di lapangan.
Usulan Mekanisme yang Lebih Sederhana
Untuk memperkecil risiko tersebut, Sri mengusulkan mekanisme yang lebih sederhana dalam pelaksanaan MBG. Salah satu opsi yang disebutkan adalah memanfaatkan kantin atau dapur sekolah yang sudah tersedia.
Menurut dia, cara itu bisa membuat pengelolaan anggaran lebih efisien dan lebih mudah diawasi. Rantai pelaksana juga dapat dipangkas sehingga pengawasan tidak terlalu terbagi ke banyak pihak.
Sri menekankan bahwa keberhasilan MBG perlu diukur dengan dasar yang jelas. Karena itu, ia mendorong pengukuran kondisi gizi penerima manfaat sebelum program berjalan sebagai baseline.
Data awal tersebut penting agar peningkatan status gizi bisa dibandingkan secara objektif setelah program berjalan. Dengan ukuran seperti itu, MBG tidak hanya dinilai dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi dari dampaknya terhadap kondisi gizi masyarakat.
Evaluasi arah program ini muncul di saat pemerintah juga mulai melakukan refocusing sasaran pada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan masyarakat di wilayah 3T. Di titik inilah, menurut Sri, MBG perlu kembali ditempatkan sebagai program perbaikan status gizi yang sasaran dan ukurannya jelas.
