Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai bisa memberi dampak yang lebih besar jika dijalankan dengan cara yang menyesuaikan kondisi tiap daerah. Bagi Wakil Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Rahmat Nasution Hamka, kunci utamanya bukan pada ide program, melainkan pada pelaksanaannya.
Ia menilai pola yang seragam untuk seluruh Indonesia berisiko membuat program kurang efisien dan tidak selalu menyentuh kebutuhan warga di lapangan. Karena itu, pendekatan berbasis kearifan lokal disebut dapat membuat MBG lebih efektif sekaligus ikut menggerakkan ekonomi masyarakat bawah.
Pelaksanaan Lebih Penting Daripada Pola Seragam
Rahmat menegaskan bahwa MBG merupakan program yang baik untuk membantu mengatasi masalah gizi dan stunting. Namun, manfaatnya akan lebih terasa jika pengelola tidak memaksakan satu formula yang sama untuk semua wilayah.
“Program MBG itu sangat bagus dan juga sangat membantu, tinggal hanya bagaimana pelaksanaannya,” ujar Rahmat dalam keterangannya. Ia menekankan bahwa pembenahan perlu difokuskan pada pola penerapan di daerah.
Ekonomi Lokal Bisa Ikut Bergerak
Rahmat juga mendorong agar MBG tidak berhenti pada distribusi makanan. Ia melihat program ini bisa membuka ruang bagi ekonomi masyarakat melalui pelibatan ekosistem lokal yang sudah hidup di desa-desa.
Skema yang ia dorong mencakup pengaktifan kantin sekolah, pelibatan ibu PKK, hingga peran karang taruna. Dengan begitu, program pangan untuk anak sekolah juga dapat memberi aktivitas ekonomi di tingkat bawah.
Potensi Pangan Daerah Tidak Sama
Menurut Rahmat, perbedaan potensi pangan antardaerah harus menjadi pertimbangan utama. Wilayah pesisir, desa, dan pegunungan memiliki sumber bahan pangan yang berbeda sehingga butuh pendekatan yang tidak diseragamkan.
Di wilayah pesisir, pasokan ikan bisa diperoleh lebih mudah. Sementara itu, desa-desa di daerah tertentu memiliki sayur-mayur yang melimpah dan bisa dimanfaatkan langsung untuk mendukung kebutuhan MBG.
Biaya Bisa Lebih Efisien Jika Bahan Disesuaikan
Rahmat menilai pemaksaan standar bahan baku yang sama secara nasional berpotensi membuat biaya pelaksanaan membengkak. Ia berpendapat daerah yang punya sumber daya pangan sendiri seharusnya diberi ruang untuk memanfaatkannya.
“Kalau yang nelayan mungkin sudah tidak perlu lagi bahan makan ikan segala macamnya dibeli sangat mahal,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa bahan pangan seperti sayur dari desa juga tidak harus didatangkan dari luar jika tersedia di wilayah setempat.
BGN Diminta Lebih Fleksibel
Sebagai Ketua KADIN Kalteng, Rahmat berharap Badan Gizi Nasional atau BGN memberi kelonggaran lebih besar kepada daerah. Ia menilai pemerintah daerah lebih memahami kondisi sosial, ekonomi, dan pangan yang ada di lapangan.
Menurut dia, pelaksanaan MBG akan lebih kuat jika pusat memberi ruang inovasi kepada daerah. Dengan cara itu, program yang dirancang untuk mengatasi gizi, stunting, dan kesehatan masyarakat tidak hanya bagus di atas kertas, tetapi juga berjalan sesuai kebutuhan lokal.
Rahmat menegaskan bahwa fleksibilitas adalah kunci agar MBG tidak sekadar menjadi program distribusi makanan. Jika aturan tidak diseragamkan secara kaku, program ini dinilai bisa sekaligus meningkatkan gizi anak dan menghidupkan ekonomi masyarakat melalui potensi pangan serta kelembagaan lokal di tiap daerah.