Mahkamah Agung Amerika Serikat mengambil langkah yang memperketat akses aparat terhadap data lokasi ponsel. Dalam putusan 6-3, pengadilan menegaskan pemerintah harus lebih dulu memperoleh surat perintah sebelum mengakses data lokasi seseorang.
Putusan ini penting karena data lokasi kini dianggap sebagai informasi yang sangat sensitif, meski tersimpan di layanan pihak ketiga seperti perusahaan teknologi. Mahkamah Agung menilai keberadaan data di tangan penyedia layanan tidak otomatis menghapus perlindungan Amandemen Keempat atas penggeledahan dan penyitaan yang tidak wajar.
Data lokasi tidak lagi diperlakukan sebagai celah bebas akses
Dalam opini mayoritas, Hakim Elena Kagan menyatakan seseorang memiliki ekspektasi privasi yang wajar atas catatan lokasi ponselnya. Artinya, polisi dianggap memasuki ranah yang dilindungi konstitusi ketika menuntut data tersebut, walaupun hanya untuk periode terbatas.
Keputusan ini juga menjadi penegasan bahwa kebiasaan berbagi data dengan layanan digital tidak serta-merta membuat semua perlindungan privasi hilang. Di tengah aktivitas harian yang bergantung pada aplikasi dan perangkat digital, data lokasi ponsel diposisikan sebagai informasi yang memerlukan pengawasan hukum lebih ketat.
Kasus Chatrie v. United States jadi pemicunya
Perkara yang memicu putusan ini adalah Chatrie v. United States. Kasus tersebut berawal dari penyerahan data Google kepada aparat penegak hukum yang akhirnya mengarah pada penangkapan seorang pria yang mencuri hampir $200.000 dari sebuah credit union.
Setelah perampokan terjadi, aparat disebut tidak memiliki petunjuk awal. Mereka kemudian memakai geofence warrant, yaitu surat perintah pencarian terbalik yang memungkinkan data siapa pun di dalam perimeter tertentu di sekitar lokasi kejahatan dikumpulkan tanpa sepengetahuan mereka.
| Tahap | Data yang Diminta | Hasil |
|---|---|---|
| Awal | Data perangkat di radius 150 meter dari bank pada 30 menit sebelum dan sesudah perampokan | 19 akun anonim |
| Berikutnya | Informasi tambahan untuk perangkat di area yang sama dalam rentang dua jam | 9 akun |
| Tahap akhir | Identitas dan informasi lain untuk akun yang tersisa | 3 akun, salah satunya milik pelaku |
Dalam proses itu, Google harus menelusuri data jutaan orang untuk memenuhi permintaan aparat. Pencarian dimulai dari lokasi dan waktu, lalu disaring sampai mengerucut pada perangkat yang berada di area kejadian.
Metode tersebut memperlihatkan bagaimana data lokasi bisa menjadi alat investigasi yang sangat kuat. Namun, cara itu juga menimbulkan pertanyaan besar soal sejauh mana privasi pengguna boleh dikorbankan untuk mengejar tersangka.
Dampaknya untuk polisi dan perusahaan teknologi
Putusan Mahkamah Agung tidak menutup akses aparat terhadap data lokasi, tetapi mengubah syarat mainnya. Aparat kini wajib mendapatkan surat perintah yudisial ketika ingin mengakses data lokasi ponsel individu.
Kasus Chatrie sendiri belum selesai sepenuhnya. Perkara itu dikembalikan ke pengadilan yang lebih rendah untuk menentukan apakah penggeledahan dalam kasus tersebut wajar menurut Amandemen Keempat.
Bagi perusahaan teknologi, keputusan ini memperjelas batas permintaan data dari pemerintah. Bagi aparat penegak hukum, standar baru ini membuat akses ke bukti digital dari ponsel harus melewati pengawasan pengadilan terlebih dulu.
Di saat data pribadi semakin banyak tersimpan di layanan digital, putusan ini menegaskan bahwa data lokasi ponsel bukan sekadar catatan teknis. Data tersebut diperlakukan sebagai informasi privat yang tidak bisa diambil negara tanpa proses hukum yang lebih ketat.
