Ratusan mahasiswa Universitas Diponegoro menggelar aksi keras di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, dan sebagian dari mereka sempat memanjat pagar kantor itu. Di tengah aksi pada Jumat sore, teriakan “reformasi” berulang kali menggema dari massa.
Aksi tersebut tidak hanya menyoroti isu kampus atau daerah. Para mahasiswa membawa kritik ke ranah politik, ekonomi, dan kebijakan publik yang mereka nilai tengah menekan masyarakat.
Kritik ke UU Polri dan ruang sipil
Salah satu isu utama yang diangkat adalah pengesahan Undang-Undang Polri. Massa menilai proses penyusunan dan pengesahannya berjalan ugal-ugalan, serta mengabaikan partisipasi bermakna dari masyarakat sipil.
Sorotan mereka juga tertuju pada ketentuan yang kini mengizinkan polisi aktif menduduki jabatan sipil di kementerian atau lembaga. Dalam orasinya, seorang mahasiswa Undip menolak keras perluasan ruang bagi polisi aktif dan menyebut kebijakan itu dapat merebut ruang sipil.
Ekonomi yang ikut disorot
Di sisi lain, mahasiswa juga mengkritik kondisi ekonomi nasional. Pelemahan rupiah dan kenaikan harga Pertamax menjadi dua isu yang paling sering disinggung dalam orasi mereka.
Menurut mereka, tekanan fiskal saat ini seharusnya membuat pemerintah mengevaluasi program-program yang menyedot anggaran besar. Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu yang mereka sebut belum terbukti memberi manfaat luas bagi masyarakat.
Deretan tuntutan yang dibawa
Ketua BEM Undip, Nur Maajid, menyebut pihaknya membawa sejumlah tuntutan dalam aksi itu. Tuntutan tersebut mencakup evaluasi proyek MBG, penurunan harga BBM, reformasi TNI dan Polri, serta penguatan nilai rupiah terhadap dolar dalam 7×24 jam.
Nur juga menambahkan tuntutan lain, mulai dari pemangkasan tunjangan pejabat sebesar 20 persen, realisasi janji 19 juta lapangan kerja, hingga penarikan aparat dari proyek strategis nasional. Ia menegaskan bahwa kondisi ekonomi nasional menurut mereka sudah masuk fase krisis.
Dalam pandangan mereka, anggaran yang terserap untuk program-program besar dapat dialihkan ke kebutuhan yang lebih langsung menyentuh warga. Jaminan sosial, kesehatan, subsidi pupuk, dan pendidikan disebut sebagai sektor yang lebih layak diperkuat.
Nur juga menolak narasi pemerintah yang menyebut kondisi ekonomi nasional stabil. Di tengah demonstrasi yang semakin sering muncul dan seruan reformasi jilid dua di berbagai tempat, mahasiswa Undip menilai pemerintah tidak bisa lagi menganggap keadaan berjalan baik-baik saja.