Keluhan orang tua murid di Jawa Barat kembali menguat setelah proses PCMB dan SPMB memunculkan gangguan teknis serta kebingungan di lapangan. DPRD Jawa Barat menilai masalah itu seharusnya bisa ditekan jika Dinas Pendidikan bergerak lebih cepat dalam sosialisasi dan menyiapkan sistem secara lebih matang.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara mengatakan banyak orang tua belum memahami tahapan baru dalam seleksi murid baru, terutama PCMB yang sebelumnya tidak dikenal. Ia menilai penjelasan yang utuh soal mekanisme seleksi sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak tersandung masalah yang sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal.
Sorotan pada sosialisasi dan kesiapan sistem
DPRD meminta Disdik Jabar lebih gencar menyosialisasikan SPMB, termasuk tahapan pemetaan calon murid baru tingkat menengah atas. Menurut MQ Iswara, sosialisasi yang dilakukan lebih awal akan membantu mengurangi keluhan masyarakat terkait alur pendaftaran dan tahapan seleksi.
Ia juga menyoroti kesiapan sumber daya manusia yang mengelola sistem agar kendala teknis tidak merugikan masyarakat. DPRD menilai infrastruktur digital harus benar-benar siap karena seluruh proses SPMB kini bergantung pada sistem daring.
Keluhan soal server dan pendaftaran yang diperpanjang
Selama proses berlangsung, DPRD menerima banyak keluhan dari masyarakat mengenai gangguan sistem dan server. Untuk mengakomodasi orang tua murid, pendaftaran PCMB bahkan sempat diperpanjang hingga Selasa (9/6/2026) malam.
MQ Iswara mengimbau Disdik agar server dipersiapkan lebih baik, bukan hanya dari sisi peralatan yang lebih baru dan canggih, tetapi juga dari kesiapan SDM pengelolanya. DPRD menilai perbaikan dua sisi itu penting supaya pelayanan kepada masyarakat tidak kembali tersendat.
Daya tampung disebut aman
Di tengah keluhan soal sistem, MQ Iswara meminta masyarakat tidak khawatir mengenai ketersediaan kursi sekolah di Jawa Barat. Ia menyebut jumlah lulusan SMP, MTs, dan sederajat tahun ini mencapai 826.996 siswa.
Sementara itu, daya tampung SMA, SMK, MA negeri maupun swasta mencapai 909.183 kursi atau setara 109 persen dari total lulusan. Dari kapasitas itu, sekitar 363 ribu kursi tersedia di sekolah negeri dan sekitar 546 ribu kursi ada di sekolah swasta.
Untuk Sekolah Unggulan atau Sekolah Maung, jumlah pendaftar tercatat sekitar 38 ribu siswa dengan daya tampung 21.618 kursi. DPRD menegaskan fokus utama saat ini bukan pada kurangnya kursi, melainkan pada pembenahan sistem, sosialisasi yang lebih matang, dan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.
Dorongan DPRD ini menunjukkan bahwa persoalan penerimaan murid baru di Jawa Barat bukan hanya soal ketersediaan kursi, tetapi juga kesiapan layanan digital yang menjadi pintu masuk bagi banyak keluarga. Jika tahapan seleksi tidak dijelaskan sejak awal dan server masih bermasalah, beban paling besar tetap jatuh ke orang tua murid yang harus mengejar proses pendaftaran di tengah kebingungan.