Indonesia sedang menghadapi kebutuhan besar untuk membangun fondasi kecerdasan buatan atau AI. Di tengah rencana itu, pemerintah disebut tidak ingin menutup seluruh biaya dengan anggaran negara.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut kebutuhan kapasitas data center nasional bisa mencapai 3 gigawatt pada 2030. Untuk mengejar target itu, diperlukan investasi sekitar US$60 miliar atau sekitar Rp 1.066 triliun.
Skema pendanaan dicari di luar fiskal negara
Luhut menilai angka tersebut terlalu besar jika hanya mengandalkan kemampuan fiskal saat ini. Karena itu, pemerintah mencari skema pendanaan yang lebih kreatif agar pembangunan tetap berjalan tanpa membebani uang negara secara penuh.
Salah satu opsi yang dibahas adalah kerja sama dengan investor melalui model bisnis sewa jangka panjang. Dalam pola ini, aset yang dibangun bisa berpindah menjadi milik Indonesia setelah periode tertentu.
Skema tersebut dipandang sebagai jalan tengah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital. Pemerintah juga sedang mengkaji pemanfaatan infrastruktur milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. agar ekosistem data center nasional bisa tumbuh tanpa harus membangun semuanya dari nol.
Luhut menekankan bahwa aset yang sudah ada harus dimaksimalkan lebih dulu. Menurut dia, Telkom tetap menjalankan bisnisnya, sementara barang milik negara itu bisa dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas digital.
AI juga disiapkan untuk tata kelola pemerintahan
Selain untuk infrastruktur, Luhut juga mendorong pemakaian AI dalam tata kelola pemerintahan. Ia mengaku sudah mengusulkan langsung penggunaan AI kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk untuk memperkuat pengawasan penerimaan negara yang berkaitan dengan APBN.
Usulan itu muncul ketika Presiden Prabowo menanyakan arah kebijakan ekspor mineral kritis Indonesia dalam pembahasan di Dewan Ekonomi Nasional. Luhut menilai ekspor yang terlalu bebas perlu dihentikan dan diganti dengan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi.
Ia kemudian menyebut pemerintah bisa memanfaatkan Simbara, atau Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga, yang sudah ada. Jika sistem itu diintegrasikan, Luhut menilai penerimaan negara bisa terdongkrak karena pengawasan menjadi lebih ketat dan berbasis teknologi.
Penerapan digital juga akan diperluas ke layanan publik. Luhut mengatakan seluruh pelayanan publik ke depan akan didorong berjalan secara digital, termasuk perizinan berusaha melalui Online Single Submission atau OSS.
AI dinilai bisa memangkas proses panjang
Luhut mencontohkan kemampuan AI dalam mempercepat evaluasi dokumen. Ia menyebut dokumen OSS setebal 1.600 halaman dapat dianalisis AI hanya dalam hitungan detik.
Menurut dia, AI bisa membaca dokumen itu dalam 30 detik dan langsung memberi komentar per halaman. Contoh itu, kata Luhut, menunjukkan AI tidak hanya berguna untuk efisiensi administrasi, tetapi juga bisa memangkas birokrasi yang selama ini memakan waktu panjang.
Dorongan digitalisasi ini membuat kebutuhan data center menjadi fondasi penting bagi pengembangan AI di Indonesia. Tanpa kapasitas komputasi yang memadai, penerapan AI dalam skala nasional akan sulit bergerak cepat, sementara kebutuhan pendanaan untuk membangunnya sudah sangat besar.
