Rencana Inggris membatasi akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun memicu benturan besar antara perlindungan anak dan kebebasan digital. Elon Musk menjadi salah satu suara paling keras setelah menyebut langkah itu sebagai bagian dari “a government surveillance state”.
Usulan ini tidak sekadar menutup akses ke satu atau dua platform. Jika disahkan, remaja di bawah 16 tahun akan diblokir dari layanan besar seperti Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, YouTube, dan X.
Alasan pemerintah Inggris
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan proposal itu dalam konferensi pers di London. Ia menilai media sosial membawa dampak buruk bagi anak dan remaja, termasuk mempermudah perundungan, penyalahgunaan, dan gangguan kesehatan mental.
Starmer mengakui kebijakan ini tidak bebas dari kekurangan. Namun, ia menegaskan manfaat perlindungan anak lebih besar dibanding biaya sosial dan teknis yang mungkin muncul.
Perdebatan makin meluas setelah AFP melaporkan pengumuman tersebut dan Presiden Prancis Emmanuel Macron membagikan kabar itu di media sosial. Macron juga berterima kasih kepada Inggris karena bergabung dalam gerakan yang ia sebut sedang berkembang.
Musk lalu menanggapi unggahan itu di platform X dengan pernyataan singkat disertai emoji marah. Ia menyebut langkah Inggris sebagai bagian dari “a government surveillance state”.
Larangan yang lebih luas dari sekadar medsos
Rencana pemerintah Inggris tidak hanya menyasar platform media sosial umum. Aturan itu juga akan menambah pembatasan pada sejumlah produk online tertentu, termasuk komunikasi dengan orang asing melalui aplikasi gim.
Selain itu, remaja di bawah 18 tahun juga akan dicegah menggunakan chatbot AI romantis yang dirancang untuk mensimulasikan hubungan intim. Ini menunjukkan pendekatan pemerintah menyentuh area interaksi digital yang lebih luas, bukan hanya linimasa media sosial.
| Kelompok usia | Pembatasan yang diusulkan |
|---|---|
| Di bawah 16 tahun | Diblokir dari Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, YouTube, dan X |
| Di bawah 18 tahun | Dilarang menggunakan chatbot AI romantis yang mensimulasikan hubungan intim |
| Pengguna muda | Dibatasi dari komunikasi dengan orang asing melalui aplikasi gim |
Pemerintah Inggris menyatakan dukungan terhadap inovasi teknologi dan perlindungan anak di internet tidak harus saling bertentangan. Starmer menyebut keduanya masih bisa berjalan bersama dalam kerangka aturan yang lebih ketat.
Penolakan dari perusahaan teknologi
Sejumlah perusahaan teknologi besar menolak pendekatan larangan menyeluruh ini. Mereka memperingatkan bahwa pembatasan total bisa memunculkan risiko baru alih-alih menyelesaikan masalah yang sudah ada.
Meta, induk Facebook dan Instagram, menilai pengalaman kebijakan serupa di Australia menunjukkan bahwa larangan dapat mengisolasi anak muda dari komunitas online dan sumber informasi tepercaya. Perusahaan itu juga menyebut remaja bisa terdorong pindah ke layanan yang pengawasannya lebih lemah.
YouTube menyampaikan keberatan serupa. Platform itu menilai anak-anak bisa meninggalkan pengalaman online yang diawasi dan dimoderasi, lalu berpindah ke layanan anonim yang mungkin memiliki perlindungan lebih sedikit.
Snapchat menyoroti fungsi komunikasinya yang banyak dipakai untuk berhubungan dengan teman dan keluarga. Menurut perusahaan itu, memutus hubungan tersebut belum tentu meningkatkan keselamatan, bahkan bisa mendorong penggunaan platform yang kurang aman.
Perdebatan ini memperlihatkan benturan lama antara regulasi keselamatan digital dan model layanan platform besar. Pemerintah menekankan pencegahan bahaya sejak awal, sementara platform menilai pengawasan dan moderasi yang tepat lebih efektif daripada larangan total.
Tantangan verifikasi usia
Penerapan aturan akan sangat bergantung pada mekanisme penegakan. Inggris sebenarnya sudah memakai sistem verifikasi usia di bawah Online Safety Act.
Metode yang digunakan mencakup estimasi usia melalui wajah, pemeriksaan informasi bank, verifikasi berbasis email, dan alat identifikasi digital. Regulator diperkirakan akan meneliti apakah langkah tambahan diperlukan untuk mencegah pengguna di bawah umur mengakali pembatasan baru.
Di titik inilah kritik soal pengawasan menjadi lebih berat secara politik. Semakin ketat aturan usia, semakin besar pula kebutuhan sistem verifikasi yang bisa memeriksa identitas atau ciri pengguna secara lebih mendalam.
Pemerintah Inggris belum mengubah arah dasarnya meski kritik terus muncul. Tanggapan konsultasi publik yang dikutip pemerintah menunjukkan dukungan kuat terhadap aturan lebih ketat, dengan sembilan dari sepuluh orang tua mendukung batas usia minimum 16 tahun untuk akses media sosial.
Pejabat juga menyebut banyak anak muda mendukung pembatasan setidaknya untuk sebagian layanan media sosial. Jika disetujui, proposal itu diperkirakan mulai berlaku tahun depan, dan perdebatan berikutnya kemungkinan berpusat pada satu pertanyaan besar: apakah perlindungan anak bisa diperkuat tanpa memperluas infrastruktur verifikasi yang dianggap sebagian pihak sebagai pengawasan digital.