Presiden Taiwan Lai Ching-te membatalkan rencana kunjungannya ke Eswatini setelah Taipei menuduh China menekan tiga negara Afrika agar mencabut izin lintas udara bagi pesawat kepresidenan Taiwan. Keputusan itu membuat lawatan yang semula dijadwalkan untuk menghadiri peringatan 40 tahun naik takhtanya Raja Mswati III urung dilakukan di tengah memanasnya hubungan Taipei dan Beijing.
Pembatalan ini langsung menarik perhatian karena Eswatini termasuk sedikit negara yang masih mempertahankan hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan. Di saat yang sama, Taiwan menyebut langkah tersebut bukan sekadar kendala teknis penerbangan, melainkan bagian dari tekanan politik yang lebih luas terhadap ruang gerak diplomasi pulau itu.
Tekanan udara dan diplomasi yang terganggu
Sekretaris Jenderal Kantor Kepresidenan Taiwan, Pan Meng-an, menyampaikan bahwa pencabutan izin terbang dari Seychelles, Mauritius, dan Madagaskar tidak terjadi secara sukarela. Ia menuding ada tekanan dari otoritas China, termasuk tekanan ekonomi, yang memengaruhi keputusan tiga negara Afrika tersebut.
Pan menegaskan dalam konferensi pers di Taipei bahwa pembatalan perjalanan tidak dipicu pertimbangan internal Taiwan. Menurutnya, kasus ini menunjukkan bagaimana tekanan eksternal dapat mengganggu perjalanan diplomatik Taiwan ke negara mitra dan membatasi mobilitas pejabat tinggi Taiwan di luar negeri.
Seorang pejabat keamanan senior Taiwan juga menyatakan bahwa pemerintah memahami ada tekanan China terhadap Seychelles, Madagaskar, dan Mauritius. Tekanan itu disebut mencakup ancaman sanksi ekonomi, termasuk kemungkinan pencabutan keringanan utang.
Sengketa izin lintas udara memicu penundaan
Madagaskar membantah bahwa izin lintas udara sudah diberikan lalu dicabut sepihak. Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Madagaskar mengatakan permintaan lintas udara memang ditolak, dan keputusan tersebut diambil dalam kerangka kedaulatan negara atas wilayah udaranya.
Pernyataan itu menambah dimensi baru dalam polemik yang sudah sensitif. Seychelles tidak memberi komentar, sementara Mauritius belum segera merespons permintaan penjelasan dari media.
China juga belum langsung menanggapi tuduhan yang disampaikan Taiwan. Namun, posisi Beijing terhadap Taiwan selama ini tidak berubah, yakni memandang pulau itu sebagai bagian dari wilayahnya dan menolak pengakuan atas status kenegaraan Taiwan.
Lai menuding negara otoriter mengancam tatanan internasional
Dalam unggahan di Facebook, Lai menyatakan bahwa tindakan menekan seperti ini memperlihatkan ancaman negara otoriter terhadap tatanan internasional, perdamaian, dan stabilitas. Ia menambahkan bahwa tekanan apa pun tidak akan mengubah tekad Taiwan untuk tetap berhubungan dengan dunia.
Lai juga menegaskan bahwa kontribusi Taiwan kepada komunitas internasional tidak dapat dihapus oleh intimidasi. Sikap itu sejalan dengan garis politik Taipei yang menolak klaim kedaulatan Beijing atas Taiwan dan mempertahankan ruang diplomasi sebisa mungkin di tengah sempitnya daftar mitra resmi.
Menurut Beijing, pejabat Taiwan seperti Lai adalah separatis. Lai sendiri menegaskan bahwa masa depan Taiwan hanya bisa ditentukan oleh rakyatnya sendiri, sehingga perbedaan pandangan kedua pihak sulit menemukan titik temu.
Eswatini dan posisi langka Taiwan di Afrika
Eswatini, yang dulu dikenal sebagai Swaziland, berpenduduk sekitar 1,3 juta orang dan tetap menjadi salah satu dari 12 negara yang masih mempertahankan hubungan resmi dengan Taiwan. Dalam konteks ini, kunjungan presiden Taiwan ke Eswatini selalu punya bobot simbolik yang tinggi bagi Taipei.
Kunjungan terakhir presiden Taiwan ke negara itu terjadi saat Tsai Ing-wen datang pada 2023. Rencana lawatan Lai menjadi perhatian karena semestinya menjadi perjalanan luar negeri pertamanya sejak November 2024, ketika ia berkunjung ke Marshall Islands, Tuvalu, dan Palau, serta transit di Hawaii dan Guam.
Selama ini pesawat kepresidenan Taiwan umumnya bisa melintas di atas negara-negara yang tidak punya hubungan resmi dengan pulau itu. Karena itu, pembatalan kali ini dipandang sebagai momen yang jarang terjadi dan memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh geopolitik China terhadap jalur diplomasi Taiwan.
Di saat Taipei menghadapi hambatan perjalanan udara, Beijing justru terus memperluas pengaruhnya di Afrika melalui pendekatan ekonomi dan politik. Pada hari yang sama, Presiden Xi Jinping bertemu Presiden Mozambik Daniel Chapo di Beijing dan menjanjikan dukungan bagi pembangunan benua itu, meski pertemuan tersebut tidak menyinggung langsung pembatalan perjalanan Lai.
