Antrean truk dan bus untuk membeli solar kembali mengular di sejumlah SPBU di Jawa Timur. Organda Jatim menilai penyebab utamanya bukan sekadar stok di lapangan, melainkan kuota BBM subsidi yang turun dan membuat distribusi solar semakin ketat.
Kondisi itu membuat banyak kendaraan angkutan darat terjebak menunggu bahan bakar, sementara waktu operasional mereka terus tergerus. Dalam situasi seperti ini, SPBU juga ikut berada di posisi sulit karena harus menyesuaikan penjualan dengan jatah yang sangat terbatas.
Kuota turun, penyaluran ikut menipis
Ketua DPD Organda Jatim Firmansyah Mustafa mengatakan kuota BBM subsidi, terutama solar, disalurkan lewat BPH Migas dengan sistem kuota bulanan. Untuk bulan Juni, kuota itu disebut turun hingga 14 persen dibanding bulan sebelumnya.
Menurut dia, penurunan tersebut ikut membuat kuota solar yang mengalir ke Pertamina lalu ke SPBU-SPBU menyusut sekitar 12 hingga 14 persen. Dampaknya terasa langsung di lapangan karena sejumlah SPBU tidak bisa lagi menjual solar setiap hari.
Organda Jatim menemukan ada SPBU yang hari ini masih melayani solar, tetapi keesokan harinya berhenti menjual karena jatah yang tersedia terbatas. Pola seperti ini memunculkan antrean panjang di banyak titik.
SPBU terjepit aturan kuota
Firmansyah menyebut para pengusaha SPBU berada dalam situasi serba salah. Jika kuota habis sebelum akhir bulan atau terlanjur over kuota, SPBU bisa terkena sanksi dari Pertamina.
Di sisi lain, SPBU juga disebut tetap berisiko kena sanksi bila masih menyisakan kuota. Kondisi itu membuat pengelola SPBU kebingungan menentukan pola penjualan solar saat kuota makin ketat.
Organda Jatim menilai fenomena SPBU bergantian menjual solar, terutama setelah tanggal 20, menjadi tanda tekanan pada sistem distribusi. Bagi pengguna jalan, hasil akhirnya sama saja: antrean panjang dan waktu tunggu yang melelahkan.
Angkutan darat paling terdampak
Kelangkaan solar memukul langsung bus, truk trailer, dan angkutan darat lain yang bergantung pada pasokan harian. Saat antrean di SPBU bisa berlangsung satu hingga dua jam, waktu kerja kendaraan habis hanya untuk menunggu isi BBM.
Firmansyah menilai waktu itu seharusnya dipakai untuk menarik penumpang atau mengambil rit barang. Akibatnya, kelancaran operasional angkutan terganggu dan distribusi barang di daerah ikut tersendat.
Organda Jatim pun mendorong pemerintah lebih fokus mengatasi masalah solar subsidi untuk angkutan umum dan logistik. Sektor inilah yang paling cepat merasakan dampak ketika pasokan di SPBU mulai tersendat.
Skema subsidi dinilai perlu diubah
Firmansyah juga mengusulkan agar sistem barcode dihapus bila dinilai tidak efektif membatasi pembelian solar subsidi. Ia menilai solar subsidi semestinya diprioritaskan untuk angkutan umum berpelat kuning, bukan kendaraan pribadi.
Ia mengusulkan penyaluran solar subsidi disambungkan dengan data Samsat melalui plat nomor, STNK, dan status pajak kendaraan. Menurut dia, kendaraan yang pajaknya mati tidak semestinya tetap bisa membeli solar subsidi.
Selain soal penyaluran, Firmansyah menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kenaikan bertahap bila beban subsidi solar dinilai terlalu berat. Ia menyebut pengusaha kemungkinan lebih menerima kenaikan perlahan daripada harus menghadapi kelangkaan berulang di SPBU.