Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung memerintahkan peninjauan hukum untuk melihat apakah negaranya bisa mengeksekusi surat perintah penangkapan internasional terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Langkah itu muncul setelah militer Israel menyita kapal bantuan kemanusiaan di perairan internasional dan menahan aktivis sipil asal Korea Selatan di dalamnya.
Sikap Seoul menandai perubahan nada yang jauh lebih tegas terhadap Israel. Dalam rapat kabinet darurat di Blue House, Lee meminta Penasihat Keamanan Nasional Wi Sung-lac mengkaji dasar hukum yang dapat dipakai untuk menindaklanjuti keputusan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC.
Seoul mengaitkan insiden kapal dengan hukum internasional
Lee menyoroti status hukum Netanyahu di hadapan para pejabatnya. Ia bertanya apakah ICC sudah mengakui Netanyahu sebagai penjahat perang dan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuknya.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah Korea Selatan tidak memandang insiden kapal bantuan sebagai urusan diplomatik biasa. Seoul menilai tindakan militer Israel telah menyentuh isu hukum internasional, kedaulatan maritim, dan perlindungan warga sipil.
Pemicu ketegangan ini adalah penyitaan kapal bantuan menuju Gaza yang mengangkut aktivis sipil Korea Selatan. Otoritas Seoul memandang pencegatan itu melanggar hukum laut dunia karena terjadi di perairan internasional, bukan di wilayah teritorial Israel.
Kritik keras terhadap operasi militer Israel
Dalam rapat kabinet, Lee mempertanyakan dasar hukum Israel menyita kapal yang membawa relawan kemanusiaan. Ia menegaskan bagaimana tindakan menyita, menangkap, dan menahan kapal negara ketiga yang membawa sukarelawan bisa dibenarkan.
Lee juga menyebut tindakan Israel sebagai invasi ilegal saat membahas operasi militer di wilayah kantong Palestina tersebut. Ia meminta penjelasan apakah kapal itu benar-benar dicegat di perairan teritorial Israel, karena informasi awal menunjukkan pencegatan terjadi di luar wilayah itu.
Wi Sung-lac kemudian menjelaskan bahwa kapal relawan sipil itu memang tidak dicegat di perairan teritorial resmi Israel. Namun, ia juga menambahkan bahwa Israel secara militer mengendalikan seluruh wilayah Gaza.
Respons Seoul mulai bergerak ke jalur hukum
Korea Selatan kini terlihat menyiapkan respons yang lebih konkret daripada sekadar protes diplomatik. Lee menegaskan perlunya pertimbangan serius atas penegakan hukum domestik yang merujuk pada traktat internasional, sementara Wi menyatakan bahan kajian hukum akan segera ditinjau.
Lee juga mengaitkan langkah negaranya dengan sikap sejumlah negara Eropa. Ia mengatakan hampir semua negara Eropa sekarang telah mengumumkan bahwa mereka akan menangkap Netanyahu jika memasuki wilayah mereka.
Pernyataan itu memperkuat sinyal bahwa Seoul melihat kasus Netanyahu bukan hanya sebagai persoalan bilateral dengan Israel. Pemerintah Korea Selatan menempatkannya dalam konteks penegakan hukum internasional terhadap pemimpin yang berhadapan dengan surat perintah penangkapan ICC.
Awal konflik dari penahanan aktivis Korea Selatan
Ketegangan ini berawal dari aksi Angkatan Laut Israel yang mengadang kapal bantuan sipil menuju Gaza yang diorganisir oleh Korea Flotilla for a Free Palestine. Insiden itu juga memicu penahanan beruntun terhadap aktivis Korea Selatan, termasuk satu aktivis yang ditangkap di dekat perairan internasional Siprus dan satu lagi pada hari berikutnya.
Kelompok kemanusiaan tersebut menyebut setidaknya 41 kapal bantuan internasional telah dicegat secara paksa oleh otoritas militer Israel di perairan tersebut. Data itu memperkuat kekhawatiran bahwa operasi Israel tidak hanya menyasar satu kapal, tetapi menjadi bagian dari pola penindakan yang lebih luas terhadap armada bantuan sipil.
Bagi Seoul, inti persoalannya bukan semata penahanan aktivis, tetapi juga hak navigasi laut internasional dan perlindungan terhadap misi kemanusiaan. Karena itu, peninjauan hukum terhadap kemungkinan eksekusi surat perintah penangkapan ICC terhadap Netanyahu kini menjadi langkah yang paling disorot dari respons Korea Selatan.
