Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kini memegang peran yang jauh lebih besar dari sekadar lembaga ekonomi di tingkat lokal. Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, koperasi ini ditetapkan sebagai penyalur bantuan sosial sekaligus penjamin hasil panen petani untuk gabah, beras, dan jagung.
Langkah itu membuat KDKMP ditempatkan sebagai bagian dari infrastruktur pemerintah yang langsung bersentuhan dengan warga desa dan kelurahan. Pemerintah ingin distribusi bantuan dan barang subsidi menjadi lebih dekat ke masyarakat, sementara petani mendapat penyangga harga ketika pasar bergerak di bawah ketentuan.
Jalur Bantuan Sosial dan Barang Subsidi
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang bantuan, bantuan sosial, serta barang subsidi. Ia menyebut keputusan itu sudah diputuskan dalam rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta.
Zulhas mengatakan, “Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastruktur pemerintah. Satu, infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantuan, bantuan sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi sudah diputuskan.”
Dengan skema ini, koperasi desa dan kelurahan tidak lagi diposisikan hanya sebagai penggerak ekonomi warga. KDKMP juga disiapkan sebagai jalur layanan yang lebih terhubung langsung dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Menjadi Offtaker Saat Harga Panen Turun
Selain urusan distribusi, KDKMP juga akan berfungsi sebagai offtaker atau pembeli penyangga hasil panen petani. Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa jika harga gabah, jagung, dan komoditas lain jatuh di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, koperasi dapat membeli hasil pertanian tersebut.
Ia menegaskan, “Nomor dua, (KDKMP) dia sebagai offtaker kalau harga seperti gabah, jagung, dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah, maka koperasi, dia bisa offtaker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah.”
Skema itu ditujukan untuk memberi perlindungan bagi petani ketika harga panen melemah. Fokus utama yang disebut dalam keputusan rapat adalah gabah, beras, dan jagung.
| Peran KDKMP | Fungsi Utama | Keterangan |
|---|---|---|
| Penyalur bantuan | Bansos dan barang subsidi | Semua melalui Koperasi Desa Merah Putih |
| Offtaker hasil panen | Gabah, beras, jagung | Bekerja jika harga di bawah ketentuan pemerintah |
| Kolaborator desa | Bersama BUMDes | Disesuaikan dengan potensi tiap desa |
BUMDes Tetap Dilibatkan
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan bahwa fungsi offtaker hasil panen di desa akan dikolaborasikan dengan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Ia menekankan bahwa KDKMP tidak akan menggantikan BUMDes, melainkan saling melengkapi.
Yandri menyebut setiap desa memiliki potensi yang berbeda, sementara jumlah desa di Indonesia mencapai 75.266. Karena itu, kerja sama antara KDKMP dan BUMDes akan disesuaikan dengan potensi lokal agar produk desa bisa memberi manfaat bagi warga.
Dalam penjelasannya, Yandri mengatakan, “Para petani sesuai dengan potensi desa masing-masing karena jumlah desa banyak sekali 75.266 dengan berbagai potensi yang ada, tentu nanti masing-masing Kopdes bekerja sama dengan BUMDes memastikan semua produk desa itu sesuai dengan potensinya, akan dipastikan bisa mendapatkan manfaat bagi para penduduk desa.”
Pendapatan Desa Ikut Disorot
Yandri juga mengatakan bahwa seluruh potensi desa akan dimaksimalkan melalui KDKMP dan Dana Desa menjadi salah satu sumber yang dipakai untuk penguatan koperasi tersebut. Ia menambahkan, 20 persen keuntungan Kopdes akan menjadi pendapatan asli desa, sedangkan 80 persen sisanya akan kembali ke rakyat di desa.
Dengan pembagian itu, pemerintah desa memiliki kepentingan langsung agar koperasi berjalan baik. KDKMP diproyeksikan bukan hanya menjadi saluran bantuan dan penyangga harga, tetapi juga alat untuk menggerakkan ekonomi desa dari dalam.
Rapat terbatas yang membahas KDKMP dan program Makan Bergizi Gratis di Istana Kepresidenan itu diikuti sejumlah menteri dan pejabat. Selain Zulhas, Yandri, dan Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono, hadir pula Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Pejabat lain yang ikut dalam rapat tersebut antara lain Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hadir juga Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Dengan keputusan ini, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diproyeksikan memegang dua fungsi sekaligus, yaitu menyalurkan bantuan pemerintah dan menjaga harga hasil panen petani. Pemerintah menempatkan koperasi desa itu sebagai bagian dari infrastruktur utama yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan warga dan produksi pangan di desa.
