
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Tengah menempatkan pengembangan profesi guru sebagai fokus utama dalam upaya memperkuat mutu pendidikan. Hal itu mengemuka dalam Konferensi Kerja II PGRI Jateng di Balairung UPGRIS, yang menjadi ruang bagi organisasi ini untuk memaparkan program peningkatan kompetensi guru yang sudah berjalan dan akan terus diperluas.
Ketua PGRI Jateng, Dr Muhdi, menegaskan bahwa peningkatan kualitas guru bukan sekadar wacana organisasi. Ia menyebut pelatihan yang disiapkan harus benar-benar membantu guru menjalankan tugas di kelas secara lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran saat ini.
Penguatan kompetensi guru jadi arah utama
Dalam forum tersebut, PGRI Jateng menegaskan posisinya sebagai organisasi profesi yang mendorong peningkatan kemampuan guru secara berkelanjutan. Sejumlah pelatihan telah dijalankan, dan kegiatan serupa akan terus dilakukan dengan format luring maupun daring agar peserta yang terlibat bisa lebih luas.
Program yang dipaparkan tidak hanya menyentuh aspek teknis pembelajaran, tetapi juga pengelolaan kinerja guru. Materi lain yang ikut disorot mencakup penerapan tujuh kebiasaan Indonesia hebat, pendekatan deep learning, serta strategi pembelajaran inovatif dan reflektif.
Rangkaian materi itu disusun untuk menjawab kebutuhan guru yang terus berubah. Dengan begitu, pelatihan tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan menjadi bekal praktis yang bisa diterapkan di ruang kelas.
Pelatihan diarahkan agar lebih merata
PGRI Jateng juga menaruh perhatian pada pemerataan akses pelatihan di seluruh daerah. Organisasi ini mendorong kabupaten dan kota untuk terlibat lebih aktif agar peningkatan kapasitas guru tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Dalam pelaksanaannya, sinergi dengan dinas pendidikan setempat menjadi salah satu jalur yang dipakai. Pola ini dipandang penting karena kebutuhan pengembangan guru di tiap daerah tidak selalu sama, sehingga pendekatan yang digunakan juga perlu menyesuaikan kondisi lapangan.
Muhdi menilai kerja bersama antarwilayah menjadi cara paling efektif agar pelatihan lebih mudah dijangkau. Ia juga menekankan bahwa manfaat program akan terasa lebih cepat jika daerah ikut terlibat dalam pelaksanaan dan tindak lanjutnya.
Hasil forum nasional mulai diturunkan ke daerah
Konferensi kerja itu tidak hanya membahas arah program, tetapi juga menjadi tempat menindaklanjuti hasil konferensi kerja nasional ke tingkat daerah. Keputusan yang sudah disepakati akan segera diteruskan mulai pekan depan untuk masuk ke tahap pelaksanaan.
Langkah ini menunjukkan bahwa PGRI Jateng ingin memastikan forum organisasi menghasilkan tindakan yang nyata. Dengan mekanisme tersebut, hasil pembahasan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi bergerak menjadi program kerja yang bisa dijalankan di lapangan.
Penekanan pada tindak lanjut ini juga penting karena kebutuhan guru menghadapi perubahan yang terus berlangsung. Di sisi lain, organisasi profesi dituntut tidak hanya menyusun arah kebijakan, tetapi juga mengawal implementasinya sampai ke satuan pendidikan dan jaringan daerah.
Kesejahteraan guru tetap masuk perhatian
Selain pengembangan profesi, PGRI Jateng juga menyoroti persoalan kesejahteraan guru yang masih menjadi perhatian. Salah satu isu yang disorot adalah kebijakan penghapusan tenaga honorer pada 2025.
PGRI memandang skema paruh waktu sebagai solusi sementara sampai terbit SK bagi tenaga pendidik. Namun, persoalan pengupahan masih dianggap berat karena sangat bergantung pada kemampuan masing-masing daerah.
Karena itu, organisasi ini berharap pemerintah memberi perhatian lebih terhadap kesejahteraan guru. Dorongan peningkatan kompetensi dinilai akan lebih kuat hasilnya jika berjalan bersama perlindungan kesejahteraan yang memadai.
Di tengah perubahan kebijakan pendidikan dan bertambah kompleksnya kebutuhan pembelajaran, PGRI Jateng terus menempatkan pelatihan, sinergi daerah, dan perhatian pada kesejahteraan guru sebagai satu rangkaian agenda yang saling terkait.
Source: www.suaramerdeka.com




