Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah mempercepat penyelesaian proyek industri pengolahan yang masih berjalan agar manfaat hilirisasi segera dirasakan lebih luas. Sorotan itu muncul karena sebagian smelter dan fasilitas strategis belum tuntas, padahal proyek-proyek tersebut dinilai menjadi kunci agar nilai tambah mineral benar-benar hadir di dalam negeri.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, pembahasan tidak hanya berhenti pada capaian pembangunan fisik. Komisi VII juga menyoroti sejauh mana proyek yang belum rampung sudah bergerak menuju tahap operasional dan kapan hasilnya bisa memberi dampak ekonomi nyata di daerah.
Dorongan agar progres dibuka lebih rinci
Anggota Fraksi Golkar Yusman menilai pemerintah perlu memberi penjelasan yang lebih detail soal perkembangan proyek yang belum selesai. Ia menyebut ada 14 perusahaan yang dibahas, dengan lima di antaranya sudah selesai, sehingga sisa proyek perlu dipantau secara lebih terbuka.
Yusman menekankan bahwa informasi mengenai persentase penyelesaian akan memudahkan pengawasan terhadap proyek yang masih menuju tahap akhir. Ia juga menilai percepatan penting karena industri pengolahan punya dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi di daerah.
“Yang saya lihat dari 14 perusahaan ini ada yang sudah selesai lima. Ini mungkin perlu keterangan sedikit rinci progresnya sudah berapa persen untuk menuju selesai,” ujar Yusman.
Pernyataan itu menegaskan perhatian Komisi VII bukan hanya pada target pembangunan, tetapi juga pada kejelasan tahapan penyelesaian. Dalam program hilirisasi, keterlambatan pada fase akhir bisa menunda manfaat ekonomi yang diharapkan muncul dari smelter dan fasilitas pengolahan.
Smelter diminta segera masuk produksi
Sikap serupa juga datang dari Anggota Fraksi PAN Alfont, yang meminta pemerintah terus mendorong proyek yang masih berjalan agar segera masuk fase produksi. Ia menilai keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari berdirinya bangunan, tetapi dari kemampuan fasilitas itu beroperasi secara efektif.
“Bagaimana caranya dipacu, didorong supaya smelter-smelter ini beres, produksi bisa jalan, kita mampu untuk mendorong perekonomian,” kata Alfont.
Dorongan itu sejalan dengan harapan DPR agar proyek industri strategis tidak berhenti di tahap konstruksi. Produksi yang berjalan disebut akan membuka ruang bagi aktivitas ekonomi baru dan memperkuat struktur industri nasional di berbagai wilayah.
Pemerintah sebut hilirisasi tidak hanya soal bangunan
Di rapat yang sama, pemerintah menjelaskan bahwa sejumlah fasilitas pengolahan sudah mulai beroperasi dan menjadi bagian dari program hilirisasi nasional. Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno menegaskan bahwa program itu tidak hanya mengejar pembangunan fisik.
Tri menyebut kesiapan operasional dan keberlanjutan industri juga menjadi perhatian utama. Penekanan itu menunjukkan bahwa hilirisasi membutuhkan proses berlapis, mulai dari penyelesaian proyek, kesiapan produksi, hingga keberlanjutan usaha setelah fasilitas berjalan.
Pemerintah juga memaparkan data penerimaan negara bukan pajak sektor minerba yang mencapai Rp48,95 triliun sepanjang Januari-April 2026. Angka itu kemudian naik menjadi sekitar Rp56 triliun per 15 Mei 2026, yang memperlihatkan sektor ini masih memberi kontribusi besar bagi penerimaan negara.
Pengawasan proyek jadi sorotan utama
Komisi VII meminta perkembangan proyek industri pengolahan terus dijelaskan secara rinci agar publik dan pembuat kebijakan dapat memantau kemajuan di lapangan. Pengawasan yang lebih terbuka dinilai penting supaya proyek strategis tidak hanya selesai di atas kertas.
Di sisi lain, pembahasan di DPR juga memperlihatkan bahwa hilirisasi kini dipandang sebagai agenda yang menuntut hasil nyata, bukan sekadar angka pembangunan. Selama fasilitas belum berproduksi penuh, dorongan agar smelter segera tuntas tetap menjadi tekanan utama bagi pemerintah dan pelaku usaha.
