Dukungan warga menjadi kunci agar Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Timur menghasilkan data yang akurat. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat menerima petugas sensus dan memberi penjelasan yang dibutuhkan saat pendataan berlangsung.
Khofifah menilai data ekonomi yang kuat sangat menentukan arah kebijakan pemerintah. Ia juga menekankan bahwa data yang akurat dibutuhkan agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran dan tidak memunculkan inclusion error maupun exclusion error.
Sensus 10 tahunan untuk memotret ekonomi daerah
Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang digelar setiap 10 tahun sekali. Kegiatan yang dimulai sejak 15 Juni 2026 itu ditujukan untuk memotret kondisi dan struktur ekonomi masyarakat.
Menurut Khofifah, hasil sensus akan menjadi basis data penting dalam perencanaan pembangunan. Data itu juga akan dipakai sebagai pijakan berbagai program pemerintah sebelum diverifikasi dan divalidasi oleh kementerian teknis terkait.
Pelaksana Tugas Kepala BPS Jawa Timur Herum Fajarwati menyampaikan apresiasi atas dukungan Khofifah. Ia menilai dukungan tersebut memberi semangat bagi petugas di lapangan dan dapat mendorong masyarakat lebih terbuka memberikan data secara jujur dan lengkap.
Ekonomi digital ikut didata
Herum menjelaskan sensus ekonomi tidak hanya mencatat usaha konvensional. Pendataan juga mencakup sektor ekonomi digital yang berkembang seiring kemajuan teknologi informasi, termasuk aktivitas influencer yang menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan.
Jika influencer memang melakukan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan, aktivitas itu masuk dalam kategori ekonomi digital yang didata. Hasil sensus diharapkan bisa menggambarkan struktur dan karakteristik ekonomi daerah secara lebih presisi, termasuk kontribusi tiap sektor terhadap perekonomian.
Untuk pelaksanaan di Jawa Timur, BPS mengerahkan 41.538 petugas yang akan bekerja sekitar dua setengah bulan. Dari jumlah itu, 1.982 petugas bertugas di Kota Surabaya, sedangkan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Malang dengan 2.595 petugas.
Hingga saat ini, BPS Jatim telah menyelesaikan sekitar 10 persen dari total target pendataan di seluruh Jawa Timur. Pendataan ditargetkan rampung pada akhir Agustus 2026.
Kendala lapangan dan cara BPS mengatasinya
Herum mengakui masih ada kendala di lapangan, terutama karena petugas belum bertemu langsung dengan responden yang sedang bekerja atau rumah dalam keadaan kosong saat didatangi. Ia menegaskan kondisi itu bukan karena penolakan warga, melainkan karena belum ada pertemuan langsung dengan responden.
Untuk mengatasi hal tersebut, BPS berkoordinasi dengan RT dan RW setempat. Petugas juga dilengkapi atribut dan surat tugas resmi agar warga lebih mudah mengenali mereka.
Herum menambahkan kuesioner sensus ekonomi memang rinci, tetapi tidak semua responden harus menjawab seluruh pertanyaan. Pertanyaan terkait usaha hanya diberikan kepada rumah tangga yang memiliki kegiatan usaha, sedangkan data sosial ekonomi keluarga tetap dicatat sebagai bagian dari sensus.
