Kepercayaan pasien terhadap sistem kesehatan dinilai menjadi ujian paling berat bagi layanan jantung di Indonesia. Persoalan ini mencuat ketika masih ada pasien yang memilih mencari pengobatan ke luar negeri, meski kompetensi dokter jantung dalam negeri disebut telah mengacu pada standar global.
Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI menilai pembenahan tidak cukup dilakukan melalui penambahan teknologi dan peningkatan pengetahuan medis. Layanan juga perlu membangun komunikasi yang lebih terbuka, menjaga etika profesi, serta memperluas akses pasien di berbagai daerah.
Isu tersebut dibahas dalam The 35th Annual Scientific Meeting of Indonesian Heart Association atau ASMIHA 2026 di Jakarta, 16–19 Juli 2026. Forum bertema Beyond Borders: Trust, Training, and the Future of Indonesian Cardiology ini diikuti lebih dari 2.500 tenaga kesehatan dan pakar dari Amerika Serikat, Eropa, China, serta Asia Tenggara.
Trust Bukan Sekadar Soal Kemampuan Dokter
Kardiolog senior sekaligus Ketua Dewan Etik PERKI, Muhammad Munawar, Sp.JP(K), menempatkan kepercayaan masyarakat sebagai persoalan utama dalam layanan jantung saat ini. Menurutnya, tantangan yang dihadapi bukan lagi hanya kualitas tenaga medis, melainkan keyakinan pasien terhadap dokter dan sistem kesehatan.
“Yang paling penting adalah masalah trust, isu utamanya trust. Kita harus percaya sama dokter kita,” kata Munawar dalam konferensi pers pada 16 Juli 2026.
Pengawasan etik terhadap anggota menjadi salah satu langkah yang mulai diperketat oleh PERKI. Upaya ini ditujukan agar praktik pelayanan tetap berjalan sesuai standar profesi dan hubungan dokter-pasien dapat terjaga.
Ketua PP PERKI Ade Meidian Ambari, Sp.JP(K), PhD, menyebut komunikasi ikut menentukan kuat atau rapuhnya rasa percaya pasien. Karena itu, perbaikan layanan jantung tidak dapat hanya mengandalkan peralatan medis atau inovasi teknologi.
Peran Pemangku Kepentingan dalam Pembenahan Layanan
| Tokoh | Peran | Fokus |
|---|---|---|
| dr. Amir Aziz Alkatiri, Sp.JP(K) | Ketua ASMIHA 2026 | Kolaborasi global dan peningkatan layanan |
| Muhammad Munawar, Sp.JP(K) | Ketua Dewan Etik PERKI | Kepercayaan pasien dan pengawasan etik |
| Ade Meidian Ambari, Sp.JP(K), PhD | Ketua PP PERKI | Pedoman klinis, edukasi, dan pemerataan |
| Renan Sukmawan, Sp.JP(K), PhD | Ketua Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia | Standar kompetensi dan distribusi spesialis |
Ketua ASMIHA 2026 Amir Aziz Alkatiri, Sp.JP(K), mengatakan pertemuan ilmiah tersebut diarahkan untuk mendorong perbaikan layanan dari tahun ke tahun. Kolaborasi dan pertukaran pengalaman dengan pakar internasional dinilai penting agar perkembangan ilmu dapat diterapkan dalam pelayanan, bukan berhenti pada pembahasan teori.
Di sisi lain, PERKI terus menyusun pedoman praktik klinis dan memperkuat edukasi masyarakat mengenai penyakit kardiovaskular. Pencegahan tetap ditempatkan sebagai prioritas, bersamaan dengan upaya menghadirkan layanan yang lebih merata.
Teknologi Baru Tidak Bisa Langsung Diterapkan
Direktur Utama BPJS Kesehatan dr. dr. Prihati Pujowaskito, Sp.JP(K), FIHA, MMRS, mengatakan lembaganya membiayai sekitar dua juta layanan kesehatan setiap hari. Nilai pembiayaan tersebut mencapai Rp500 miliar, sehingga inovasi perlu mempertimbangkan akses yang merata dan keberlanjutan pembiayaan.
Prihati menekankan teknologi baru tidak dapat serta-merta diterapkan dalam skema pembiayaan tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku. “Teknologi baru itu harus mengikuti prosedur regulasi yang ada. Jadi tidak serta-merta langsung bisa diterapkan di BPJS,” ujarnya.
Persoalan pembiayaan ini berkaitan langsung dengan ambisi memperluas layanan jantung Indonesia hingga ke lebih banyak wilayah. Teknologi yang berkembang perlu melewati proses regulasi agar penerapannya tetap sejalan dengan sistem pelayanan dan kemampuan pembiayaan.
Standar Global, Akses Belum Merata
Ketua Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia Renan Sukmawan, Sp.JP(K), PhD, menyatakan kompetensi dokter jantung Indonesia telah disusun setara dengan standar di Eropa dan Amerika Serikat. Tantangan berikutnya adalah memastikan tenaga spesialis serta layanan jantung dapat menjangkau seluruh kabupaten dan kota.
Menurut laporan Bisnis.com, pemerataan akses masih menjadi pekerjaan besar meski standar kompetensi tenaga medis telah disiapkan. Kepercayaan pasien, penegakan etika, ketersediaan spesialis, dan pengelolaan teknologi kini menjadi bagian dari tantangan yang saling terkait.
Bagi pasien, kualitas layanan tidak hanya terlihat dari kecanggihan alat atau kredensial dokter yang menangani. Kejelasan komunikasi, kepastian prosedur, serta akses terhadap layanan yang layak akan ikut menentukan apakah kepercayaan terhadap layanan kesehatan dalam negeri dapat tumbuh lebih kuat.
