Kementerian Sosial terus mengawal dua hal penting di Bener Meriah sekaligus: percepatan Sekolah Rakyat dan penyaluran bantuan bagi warga terdampak banjir. Di satu sisi, pemerintah daerah diminta segera menuntaskan persoalan lahan, sementara di sisi lain bantuan jaminan hidup atau jadup disebut sudah masuk tahap akhir pencairan.
Pembahasan itu mengemuka dalam audiensi di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, saat Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bertemu Bupati Bener Meriah Armia. Pertemuan tersebut juga menyinggung kebutuhan pembaruan data sosial ekonomi agar penyaluran bantuan di daerah itu lebih tepat sasaran.
Lahan Sekolah Rakyat belum sesuai kebutuhan teknis
Armia menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebelumnya menyiapkan lahan 5 hektare di pusat kota untuk Sekolah Rakyat. Namun, kebutuhan teknis pembangunan sekolah itu mencapai sekitar 6,8 hektare, sehingga lahan yang ada belum dinilai cukup.
Menurut Armia, masih ada opsi lain untuk mengganti lahan yang dianggap lebih sesuai. Ia juga menegaskan bahwa persoalan listrik dan air bukan hambatan utama karena infrastruktur dasar dinilai sudah tersedia.
Agus Jabo menilai proposal dari Bener Meriah tetap bisa diproses selama memenuhi ketentuan teknis, terutama soal luas dan kesiapan lahan. Ia meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan penggantian lahan agar registrasi usulan tidak tertinggal dari tahap yang sedang berjalan.
Perwakilan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat, Jauhari, menambahkan bahwa kebutuhan lahan ideal berada di kisaran 7 sampai 8 hektare dengan kondisi rata. Menurut dia, ruang yang memadai penting agar prasarana pendidikan bisa dibangun secara optimal.
Jadup korban banjir segera disalurkan
Selain membahas sekolah, Kemensos juga memaparkan perkembangan bantuan untuk korban banjir di Kabupaten Bener Meriah. Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Masryani Mansyur menyebut berbagai bantuan sudah disalurkan ke warga terdampak.
Bantuan itu meliputi santunan ahli waris bagi 33 orang senilai Rp495 juta, bantuan isi hunian bagi 1.261 kepala keluarga senilai Rp3,78 miliar, serta bantuan pemberdayaan ekonomi senilai Rp6,3 miliar. Kemensos juga menyalurkan bantuan jaminan hidup bagi warga yang terdampak bencana.
Sebelumnya, jadup tahap pertama telah diberikan kepada 4.468 jiwa dengan nilai Rp2,01 miliar untuk kebutuhan satu bulan. Untuk dua bulan berikutnya, Kemensos memastikan penyaluran segera dilakukan melalui PT Pos setelah proses administrasi selesai.
“Insya Allah minggu ini kami salur melalui PT Pos,” kata Masryani saat menjelaskan perkembangan penyaluran jadup lanjutan.
Berdasarkan verifikasi dan validasi terbaru, jadup untuk dua bulan berikutnya akan diberikan kepada 3.417 jiwa dengan nilai sekitar Rp3,07 miliar. Nilai itu menjadi dukungan lanjutan bagi warga yang masih menjalani masa pemulihan pascabencana.
Data sosial diminta lebih mutakhir
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah juga meminta akses data sosial ekonomi hingga tingkat desa untuk memperkuat pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Data yang lebih mutakhir dinilai penting agar penyaluran bantuan lebih akurat dan sesuai kondisi lapangan.
Agus Jabo meminta pemerintah daerah berkoordinasi langsung dengan Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial untuk menindaklanjuti kebutuhan tersebut. Pembaruan data disebut menjadi bagian penting agar program sosial berjalan tepat sasaran.
Di akhir pertemuan, Kemensos menegaskan akan terus mengawal pembangunan Sekolah Rakyat di Bener Meriah sambil mempercepat bantuan bagi masyarakat terdampak bencana. Proposal sekolah tetap diproses selama keterangan perpindahan lahan dari bupati segera dilengkapi, sementara jadup lanjutan diharapkan cair dalam waktu dekat.