Kementerian Keuangan menetapkan aturan baru yang mengatur cara pengelolaan anggaran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat tata kelola dana sekaligus memastikan independensi OJK tetap terjaga dalam menjalankan fungsi pengawasan sektor jasa keuangan.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2026 yang diterbitkan pada Kamis (30/4/2026). Fokus pengaturannya berada pada sisi administratif dan prosedural, mulai dari perencanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban anggaran dalam kerangka keuangan negara.
Tata kelola anggaran dibuat lebih ketat
Plt. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK), Herman Saheruddin, menegaskan bahwa tata kelola yang baik menjadi kunci untuk menjaga kredibilitas lembaga. Ia menilai independensi kebijakan tetap harus berjalan seiring dengan akuntabilitas kepada publik.
Herman juga menyebut prinsip good governance penting untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap OJK. Menurut dia, pengaturan administratif yang transparan dapat memperkuat integritas kelembagaan dan mendukung stabilitas sektor keuangan.
Independensi OJK tidak berubah
Pemerintah menegaskan bahwa aturan baru ini tidak mengubah kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, dan memeriksa sektor jasa keuangan. Pengelolaan anggaran hanya ditempatkan sebagai bagian dari tata administrasi keuangan negara.
Artinya, mekanisme baru ini tidak dimaksudkan sebagai intervensi terhadap fungsi pengawasan OJK. Pemerintah menilai penyelarasan teknis dengan kerangka APBN diperlukan agar standar pelaporan dan siklus anggaran tetap konsisten.
APBN bisa menjadi bantalan saat penerimaan tertekan
Salah satu poin penting dalam PMK 27/2026 adalah ruang penggunaan APBN sebagai bantalan pendanaan bagi OJK. Skema itu dapat ditempuh melalui mekanisme Rupiah Murni jika penerimaan dari industri jasa keuangan mengalami tekanan.
Namun, fasilitas tersebut tidak bisa digunakan secara otomatis. Setiap pengajuan tetap memerlukan persetujuan Menteri Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Persetujuan tetap melihat kemampuan fiskal negara
PMK 27/2026 juga memberi ruang bagi Menteri Keuangan untuk menilai kemampuan keuangan negara sebelum menyetujui kebutuhan anggaran OJK. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 16 ayat (2), yang menegaskan bahwa persetujuan atas kebutuhan anggaran dari Rupiah Murni harus mempertimbangkan kondisi fiskal negara.
Skema tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin penggunaan dana publik tetap efisien dan terukur. Di saat yang sama, OJK tetap memiliki jalur pendanaan saat penerimaan dari industri jasa keuangan melemah.
Sisa dana wajib kembali ke kas negara
Aturan baru ini juga memuat kewajiban penyetoran kembali sisa anggaran yang berasal dari Rupiah Murni. OJK harus menyetor sisa dana itu ke kas negara paling lambat 10 hari kerja setelah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit diterima.
Ketentuan ini menandakan bahwa pengelolaan anggaran OJK kini masuk dalam sistem yang lebih tertib dan akuntabel. Pemerintah berharap pengaturan tersebut membantu OJK bekerja lebih optimal dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan masyarakat.
